A. Prolog
Ada banyak bentuk dan jenis lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Sebut saja misalnya Taman Pendidikan al-Qur’an (TPA), Madrasah (Diniyah), Pondok Pesantren dan sebagainya. Kesemuanya itu, sesungguhnya (tanpa disadari) merupakan aset dari konfigurasi sistem pendidikan nasional. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut, sejatinya diharapkan menjadi khasanah pendidikan Islam dan dapat membangun serta memberdayakan umat Islam di Indonesia secara optimal. Namun pada kenyataan pendidikan Islam di Indonesia tidak memiliki kesempatan yang luas untuk bersaing dalam membangun umat yang besar ini.

Sebagai contoh adalah lembaga pendidikan Islam yang disebut dengan madrasah diniyah. Sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam di tanah air, hingga hari ini madrasah masih dipandang sebelah mata. Keberadaannya seakan turut mengindikasikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia penuh dengan ketertinggalan, kemunduran dan dalam kondisi yang serba tidak jelas. Memang terasa janggal dan mungkin juga lucu, karena dalam suatu komunitas masyarakat muslim yang besar seperti Indonesia ini, madrasah diniyah kurang mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal.

B. Tantangan Madrasah Diniyah
Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam seharusnya menjadi sentral khasanah pendidikan Islam. Membangun dan memberdayakan umat Islam di Indonesia secara optimal. Namun pada kenyataannya pendidikan Islam di Indonesia tidak memiliki kesempatan yang luas untuk bersaing dalam membangun umat yang besar ini. Mungkin ada benarnya pepatah yang mengakatakan bahwa ayam mati kelaparan di lumbung padi. Artinya, pada kenyataannya pendidikan Islam (madrasah diniyah) tidak mendapat kesempatan yang luas dan seimbang dengan umatnya yang besar di seantero nusantara ini.

Sebagai lembaga pendidikan diniyah, seharusnya madrasah menjadi tumpuan utama dalam proses peningkatan kualitas keislaman masyarakat. Dalam kata lain, maju atau mundurnya kualitas keberagamaan umat Islam itu sangat tergantung kepada madarsah diniyah dan pesantren. Makanya madrasah diniyah ala pesantren yang telah ada sejak  walisongo menyebarkan Islam di Indonesia menjadi garda depan dalam proses islamisasi di Nusantara.

C. Madrasah Diniyah dalam Dunia Pendidikan Nasional
Berdasarkan Undang-undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah. Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disyahkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan memang menjadi babak baru bagi dunia pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia. Karena itu berarti negara telah menyadari keanekaragaman model dan bentuk pendidikan yang ada di bumi nusantara ini.

Keberadaan peraturan perundangan tersebut seolah menjadi ”tongkat penopang” bagi madrasah diniyah yang sedang mengalami krisis identitas. Karena selama ini, penyelenggaraan pendidikan diniyah ini tidak banyak diketahui bagaimana pola pengelolaannya. Tapi karakteristiknya yang khas menjadikan pendidikan ini layak untuk dimunculkan dan dipertahankan eksistensinya.

D. Madrasah sebagai “The Centre of Islamic Civilization“
Sebagai lembaga pendidikan diniyah, maka madrasah  diniyah menjadi tumpuan utama dalam proses peningkatan kualitas keislaman masyarakat. Dalam kata lain, maju atau mundurnya ilmu keagamaan waktu itu sangat tergantung kepada pesantren-pesantren yang di dalamnya terdapat madrasah diniyah. Makanya pesantren menjadi garda depan dalam proses islamisasi di Nusantara. Di masa awal proses islamisasi, maka pesantrenlah yang mencetak agen penyebar Islam di Nusantara. Santri-santri Sunan Giri menyebar sampai di Ternate, Lombok dan kepulauan sekitarnya. Makanya, nama Sunan Giri begitu populer di masyarakat kepulauan Halmahera sebagai penyebar Islam yang trans-kewilayahan.
Proses Islamisasi melalui pesantrenpun juga terus berlangsung hingga sekarang. Agen-agen yang dihasilkan pesantren pada gilirannya menjadi penyebar Islam yang paling atraktif. Melalui ilmu keislaman yang dimilikinya melalui madrasah diniyah ala pesantren mereka siap menjadi penyangga Islam yang sangat kuat. Jauh sebelum dunia pesantren mengenal sistem kelembagaan pendidikan nasional yang ternyata awalnya diperkenalkan oleh pemerintah kolonial melalui sekolah-sekolah umum yang didirikannya di berbagai wilayah Nusantara.

Sistem pendidikan klasik model madrasah (diniyah) yang terdapat dalam pesantren-pesantren menjadi lembaga dengan sistem pendidikannya yang khas dapat menghasilkan ahli-ahli agama yang sangat ulet. Melalui sistem wetonan, bandongan, sorogan yang khas pesantren, maka dapat dihasilkan lulusan-lulusan madrasah diniyah yang mandiri dan berkemampuan menjadi agen penyebar Islam yang sangat baik. Mereka inilah yang sesungguhnya menjadi tulang punggung penyebar Islam di Indonesia.

Perubahan pun tidak bisa ditolak. Makanya terjadi perubahan di dunia pendidikan Islam, yang dalam khazanah akademis disebut dari pesantren, madrasah ke sekolah. Meskipun demikian, tetap ada yang khas di dalam dunia pesantren meskipun secara struktural pesantren telah mengadopsi sistem madrasi bahkan sistem pendidikan umum. Pesantren memang menerapkan konsep continuity and change atau dalam dalil pesantrennya “al-muhafadzatu alal qadimish shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah”. Yaitu terus melakukan perubahan dan adopsi inovasi tetapi tetap mempertahankan tradisi yang baik dan bermanfaat.

E. Madrasah (Diniyah) di Masa Mendatang
Tercatat masih banyak pula madrasah diniyah yang mempertahankan ciri khasnya yang semula, meskipun dengan status sebagai pendidikan keagamaan luar sekolah. Pada masa yang lebih kemudian, mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1964, tumbuh pula madrasah-madrasah diniyah tipe baru, sebagai pendidikan tambahan berjenjang bagi murid-murid sekolah umum.

Madrasah diniyah itu diatur mengikuti tingkat-tingkat pendi-dikan sekolah umum, yaitu Madrasah Diniyah Awwaliyah untuk murid Sekolah Dasar, Wustha untuk murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan ‘Ulya untuk murid Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Madrasah diniyah dalam hal itu dipandang sebagai lembaga pendidikan keagamaan klasikal jalur luar sekolah bagi murid-murid sekolah umum.

Salah satu yang terus ada di tengah dunia pesantren tersebut dan mengalami fase pengembangan adalah madrasah diniyah. Pendidikan keagamaan yang dilakukan melalui madrasah diniyah merupakan suatu tradisi khas pesantren yang terus akan dilakukan, sebab inti lembaga pesantren justru ada di sini. Ibaratnya adalah “jantung hati” pesantren.
Pesantren tanpa pendidikan diniyah tentu bukan pesantren dalam hakikat pesantren. Pendidikan madrasah diniyah dalam banyak hal dilakukan oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pendidikan ini dilakukan secara swakelola. Makanya, guru-guru madrasah diniyah dalam banyak hal juga hanya memperoleh reward yang seadanya. Lebih sering, pendidikan agama (madrasah diniyah) tersebut dikaitkan dengan konsep ”lillahi ta’ala”, sebuah istilah yang sering dikaitkan dengan konsep ”gratis dan murah.”

F. Epilog
Lembaga pendidikan Islam pada umumnya dan madrasah (diniyah) pada khususnya memang masih memiliki banyak masalah yang kompleks dan berat. Bukan hanya karena dunia pendidikan Islam dituntut untuk memberikan konstribusi bagi kemoderenan dan tendensi globalisasi, namun mau tidak mau lembaga pendidikan Islam dalam lingkup madrasah diniyah juga dituntut menyusun langkah-langkah perubahan yang mendasar. Menuntut terjadinya diversifikasi dan diferensiasi keilmuan. Mencari model pendidikan madarsah diniyah alternatif yang inovatif. Tidak semata-mata untuk kehidupan di akhirat saja (ilmu-ilmu keagaman) melainkan juga memacu keilmuan duniawi yang dulu Islam pernah memimpin peradaban Dunia. Semoga!

Wallahu a’lam bi al shawab.

*) Alumnus Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kini Dosen Unversitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim – Malang

Telah dimuat di Majalah Genggong (Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong – Probolinggo)

Pendidikan adalah sarana untuk mentrasformasi kehidupan kearah yang lebih baik. Pendidikan pun dijadikan standar stratifikasi sosial seseorang. Orang yang berpendidikan akan mendapatkan penghormatan (prestice of life) dimata publik walaupun dari keturunannya yang tidak memiliki kekayaan berlimpah. Dengan pendidikan yang lebih tinggi pula, seseorang akan mudah mencari pekerjaan. Apalagi jika seseorang telah memperoleh gelar sarjana.

Seorang sarjana yang lebih punya bekal ilmu dan luas pengetahuannya, lebih mantap profesionalitas dan pengalamannya serta memiliki semangat wirausaha dengan jiwa kepemimpinannya yang matang seharusnya bebas dari pengangguran. Namun apa boleh dikata, realita di lapangan tidak begitu adanya. Pengangguran terdidik bagi para lulusan universitas sedikit banyak telah memperbesar angka pengangguran. Di Jawa Timur misalnya, ada lebih dari 57 ribu orang dengan gelar sarjana mengganggur dari sekitar 1 juta orang di Jatim yang mengganggur.

Hingga saat ini pemerintah belum mampu mengatasi persoalan klasik seputar besarnya angka barisan pencari kerja (long job queuing). Meskipun Pemerintah Provinsi Jatim selalu berupaya mengurangi jumlah pengangguran dengan memperbanyak kesempatan kerja, mengirim tenaga kerja Indonesia dan menggelar transmigrasi. Disisi lain pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin gencar bertambah di tiap-tiap perusahaan tidak dapat dihindari lagi lantaran pertumbuhan ekonomi yang tidak kunjung stabil.

Padahal tingkat pengangguran sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk pada tiap-tiap daerah. Sedangkan kesejahteraan itu sendiri merupakan tanggungjawab utama negara (pemerintah) atas hak rakyat untuk memperoleh penghidupan yang layak dan mapan. Oleh sebab itu, perlu adanya revolusi besar-besaran dalam penanganan masalah pengangguran utamanya di Jatim. Mengingat penyelesaian konvensional selama ini tidak memberikan perubahan yang signifikan.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seluruh stackholder utamanya pemerintah, pihak universitas dan pengusaha termasuk peserta didik (mahasiswa) itu sendiri. Diantaranya, pertama melakukan pemetaan antara dunia pendidikan di kampus melalui program-program studi yang ada dengan prediksi kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

Tidak adanya link and match antara lulusan universitas dengan lapangan pekerjaan yang tersedia adalah pemicu tingginya pengangguran terdidik. Karena lulusan universitas tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang ada. Tidak heran ketika kelompok terpelajar masih saja kesulitan mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bekal keilmuan yang telah diperolehnya.

Pada dasarnya pemerintah harus mampu membuat pemetaan kebutuhan tenaga kerja (national grand desing university graduate). Pemetaan itu dirasa amat penting sebagai tujuan dan arah pendidikan di kampus. Sehingga kampus selaku penggodok calon-calon tenaga kerja handal yang profesional memiliki sinergitas sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha kontemporer. Termasuk kemungkinan-kemungkinan bila harus menutup dan membuka program studi yang ada.

Kedua, perlu adanya pengembangan berbagai softskill yang diberikan kepada para mahasiswa. Tidak hanya ketika mengenyam pendidikan dibangku kuliah saja, namun ketika lulus pun pihak universitas dalam hal ini masih punya beban moral, sosial dan kredibilitas pada para alumninya. Softskill yang diberikan haruslah berdasarkan atas kebutuhan masyarakat kontemporer. Untuk itu, semua stackholder harus pro-aktif.

Terlebih bagi pemerintah yang seharusnya lebih bertanggungjawab dan memiliki peran serta andil yang sangat urgen akan hal ini. Harapannya pemerintah dapat menciptakan keseimbangan antara dunia pendidikan (universitas) dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Baik dalam segi pengembangannya maupun proses kegiatan aplikasinya. Materi yang ditanamkannya pun minimal mencakup pada pengembangan komunikasi, wawasan, kemandirian dan kemasyarakatan. Hal ini akan menjadikan orientasi bukan sekedar melahirkan jumlah calon karyawan yang mencari kerja (what to do) tetapi menciptakan calon-calon pengusaha yang mandiri (what to be).

Penggangguran terdidik memang telah memperburuk wajah suram dunia pendidikan kita. Para lulusan yang ternyata tidak mampu menjawab tantangan zaman. Bahkan Indonesia mendapat ranking 1 di Asia dalam jumlah pengangguran tertinggi. Masyarakat sendiri sebenarnya punya kontribusi dosa terkait penumpukan pengangguran terdidik ini. Sebab masyarakat terlalu menghargai jenis pekerjaan tertentu semisal pegawai negeri atau pengawai swasta.

Selain itu, melihat kesempatan lapangan pekerjaan selama ini yang memang belum sebanding dengan jumlah lulusan universitas, seharusnya masyarakat juga mau belajar menghargai tumbuhnya semangat wirausaha. Atmosfer perguruan tinggi lewat kelembagaan kemahasiswaan sudah mendorong terbangungnya kompetensi ini. Sehingga para sarjana tidak hanya bisa melamar pekerjaan namun dituntut mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan masyarakat disekitarnya. Seorang sarjana dengan kompetensi yang dimiliki dan atmosfer yang ada menjadikan mereka ready to survive (sanggup untuk hidup). Semoga!

*) Ahmad Makki Hasan
Guru SMA Negeri 1 Malang dan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim – Malang.

Wacana pendidikan karakter belakangan ini banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Tidak hanya para pemegang kebijakan dan praktisi pendidikan saja, namun hampir semua elemen masyarakat Indonesia mempersoalkan arah pendidikan nasional selama ini. Berbagai krisis moral yang sedang melanda bangsa Indonesia seperti perilaku korupsi, praktik politik yang tidak bermoral, bisnis yang culas, penegakan hukum yang tidak adil, perilaku intoleran, dan sebagainya lantara arah pendidikan kita yang tidak memiliki semangat kebangsaan yang berkeberadaban.

Pendidikan memang merupakan hal yang sangat vital. Terlebih bagi pembentukan karakter sebuah peradaban. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa atau masyarakat tentu tidak akan pernah mendapatkan kemajuannya. Karena itu, peradaban yang memberdayakan dari sebuah pola pendidikan dalam skala luas akan menghasilkan pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman. Namun, jika melihat fenomena dalam dunia pendidikan nasional, ternyata pendidikan kita itu tidak berjalan sebagaimana mestinya dan bahkan mungkin ada yang salah dalam penerapkannya.

Pembentukan wawasan para intelektual generasi bangsa hanya terjebak pada nilai-nilai kehidupan yang kering akan moralitas dan etika dalam bermasyarakat. Padahal tujuan pendidikan adalah melahirkan individu-individu yang merdeka, matang, bertanggungjawab dan peka terhadap permasalah sosial di lingkungan sekitarnya. Tanggap terhadap berbagai perubahan, pembaharuan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman.

Era globalilasi yang ditandai dengan ledakan ilmu pengetahuan, revolusi ICT dan gelombang demokrasi yang mencengangkan telah mereduksi segala lini kehidupan masyarakat kontemporer. Membuat dunia menjadi begitu kompleks dan saling bergantung satu sama lain. Tidak terkecuali dunia pendidikan kita telah mengalami pergeseran dari nilai-nilai luhurnya. Digantikannya dengan produk-produk egoisme diri dan kebinatangan yang semakin serakah, tidak adil dan hampa akan nilai-nilai filosofis.

Pendidikan nasional seharusnya menghasilkan para penerus bangsa yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual semata namun juga generasi yang mampu mengemban tanggungjawab guna memasuki kehidupan berbangsa dan bertanah air Indonesia yang sangat kompetitif. Generasi muda bangsa yang mampu memegang kendali ilmu pengetahuan modern namun tetap selalu mengedepankan budi luhur nenek moyang kita untuk saling kerjasama dan gotong-royong.

Kecenderungan kehidupan masyarakat kita dewasa ini, kian tampak sangat ekslusif dan individualistis. Hanya selalu mementingkan diri atau kelompoknya sendiri tanpa memandang diri atau kelompok lain yang juga membutuhkan kehidupan berdasarkan ideologi dan keyakinannya masing-masing. Sebuah hal yang ironi tentunya, karena hal itu bukan mustahil lagi kelak akan melahirkan banyak penderitaan, permusuhan dan persaingan yang tidak sehat yang dapat mengarah kepada destruktivisme dan barbaritas. Baik dalam diri individu maupun kelompok atas nama berbagai dimensi kepetingan kehidupan. 

Untuk itulah, dalam setiap jejak langkah kehidupan mestinya kita tetap berpegang teguh pada hakikat dunia pendidikan sejatinya. Bertindak seperti nilai-nilai pendidikan yang telah diajarkan selama ini dari akar budaya lelehur bangsa. Bukan malah mengubah landasan filosofis pendidikan dengan nilai-nilai pragmatis dalam kehidupan nyata yang hanya hampa belaka. Intinya, suatu pendidikan haruslah diarahkan pada tujuan mulia, yakni menjadikan manusia yang cerdas, kreatif dan humanis.

Saatnya kita harus menyiapkan para penerus bangsa ini untuk siap dan mampu dalam memasuki era globalisasi. Memberikan berbagai bekal (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang relevan untuk bisa hidup dan sekaligus memenangkan kompetisi yang sangat ketat. Namun tidak juga melupakan ranah-ranah lokal dengan tetap menggali dan mengembangkan nilai-nilai luhur nenek moyang kita serta memanfaatkan potensi-potensi daerah (lokal) dengan arif yang merupakan salah satu kekuatan alternatif bagi mereka dalam menghadapi era global.

Mengingat era globalisasi adalah era persaingan bebas yang ketat dalam berbagai aspek kehidupan. Sebuah era yang tidak lagi bisa dihindari oleh setiap penduduk dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Era globalisasi adalah suatu kenyataan dan keniscayaan. Era globalisasi bisa menjadi berkah, tapi bisa juga menjadi musibah. Bergantung pada kesiapan generasi bangsa ini dalam mengarungi kehidupan hari ini dan masa mendatang.

Dunia pendidikan kita dituntut untuk memiliki karakter yang tidak hanya berpengetahuan global tapi juga harus tetap memegang teguh kepribadian lokal bangsa ini. Itupun harus dilakukan secara berjama’ah baik dalam skala individu maupun sosial dan menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat bangsa ini dan bukan dibebankan kepada individu maupun elemen tertentu saja. Sebuah pendidikan karakter yang lebih menekankan pada pengembangan nilai-nilai etika nenek moyang bangsa ini. Seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri dan orang lain. Berikut mengoptimalkan nilai-nilai kinerja pendukungnya seperti ketekunan, etos kerja yang tinggi, dan kegigihan secara profesional sebagai basis karakter pendidikan nasional kita ke depan.

Tak salah jika dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional lalu, Kementrian Pendidikan Nasional mengusung tema “Pendidikan Karakter Untuk Membangun Keberadaban Bangsa”. Karena itu, ungkapan  Think globally, Act Locally dan Learning To Live Together harus kita jadikan sebagai semangat baru pendidikan nasional kontemporer. Menjadikan bangsa ini agar jauh lebih berhasil memanusiakan insan pendidikan secara manusiawi dan juga berintelektual tinggi serta selalu bersikap demokratis, pluralis dan humanis secara sekaligus. Sebuah mimpi yang tentu tidak sekedar menjadi utopia belaka, namun kita harus mencoba mewujudkannya bersama-sama mulai hari ini. Semoga!

*) Ahmad Makki Hasan
Guru SMA Negeri 1 Kota Malang dan Mahasiswa PPs. UIN Maliki Malang.

Tulisan ini telah dimuat di Harian “Duta Masyarakat” edisi, Selasa, 29 Juni 2010.

Usulan salah satu Fraksi di DPR terkait dana aspirasi Rp. 15 miliar bagi tiap anggota dewan terus menuai kontroversi. Fraksi Partai Golkar yang mengusulkan dana aspirasi per anggota per dapil itu yang jika ditotal ada sekitar Rp. 8,4 triliun per tahun akan mengalir pada setiap angota DPR telah banyak mendapatkan kecaman. Tidak hanya sejumlah organisasi non-pemerintah yang ramai-ramai menyatakan penolakannya, namun beberapa Fraksi di senayan juga mempertanyakan ulang usulan itu. Bahkan gabungan partai koalisi pun memiliki pendapat yang bersebrangan.

Bagi para anggota dewan yang mengusulkan itu, adanya dana aspirasi tersebut merupakan langkah positif dari anggota DPR untuk membantu percepatan pembangunan di daerah. Berupa alokasi anggaran untuk proyek pembangunan daerah pemilihan (dapil) masing-masing wakil rakyat. Realisasinya, anggota DPR membuat proposal mengenai proyek pembangunan yang dinilai penting sekali untuk kesejahteraan rakyat. Penyalurannya pun tidak secara tunai ke dapilnya masing-masing tapi dalam bentuk program pembangunan sesuai aspirasi masyarkat di daerah.

Walaupun dana sebesar Rp. 8,4 triliun tersebut masih kecil dan hanya sekitar 0,8 persen dari jumlah dana APBN kita yang berkisar Rp. 1.000 triliun, secara logika pemberian dana aspirasi akan berpotensi maraknya proyek-proyek “ilegal” para wakil rakyat. Menyuburkan benih-benih ladang korupsi anggota dewan. Merangsang mereka melanggar sejumlah undang-undang dan berpotensi melanggar prinsip pembagian tugas dan wewenang antara lembaga eksekutif dan legislatif. DPR bakal berubah fungsi. Dari lembaga yang tadinya legislatif kini akan merangkap menjadi lembaga eksekutif pula.

Berbicara tentang citra DPR di mata publik jelas akan terpuruk dengan adanya dana aspirasi ini. Jika mau berbicara jujur, para wakil rakyat kita sama sekali tidak memiliki prestasi dan tidak berpihak pada rakyat dan kepentingan bersama. Mereka tidak lain sebagai seorang “preman” berdasi yang selalu mencari celah untuk mengeruk keuntungan yang berlipat. Uang negara yang didapat dari pajak atau bahkan dengan berhutang ke luar negeri tidak lagi menjadi persoalan utama bagi mereka. Tidak ada kontituen sejati bagi para wakil ratyat kita lantaran tidak adanya semangat anggota dewan untuk kesejahteraan rakyat secara umum.

Mundur satu langkah, adalah ungkapan yang tepat bagi para anggota dewan jika usulan itu disetujui. Alasan dana aspirasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bagi tiap-tiap konstituennya hanyalah akal-akalan belaka. Konsep dana aspirasi itu jelas bertentangan dengan jiwa UUD 1945 dan sarat akan praktik korupsi dalam formula baru. Belum lagi, langkah itu juga akan menimbulkan ketimpangan baru di tiap-tiap daerah. Daerah dengan jumlah penduduk yang padat tentu merepresentasikan jumlah anggota DPR yang lebih banyak di senayan.

Artinya anggaran yang akan didapatkannya pun jauh lebih besar. Jawa dan Bali misalnya, dengan jumlah warga yang banyak tentu mendapatkan porsi kucuran dana yang berlipat-lipat ketimbang dapil-dapil lainnya. Jika dana aspirasi itu benar akan berjalan, maka kawasan Indonesia bagian barat akan memperoleh dana lebih besar dibandingkan dengan Indonesia bagian timur. Selain itu, daerah dengan kapasitas fiskal yang kaya-raya akan mendapatkan dana aspirasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki kapasitas keuangan rendah. Jika demikian adanya, akankah dana aspirasi itu masih akan diberlakukan?

*) Ahmad Makki Hasan
Mahasiswa UIN Maliki Malang dan Relawan Malang Corruption Watch (MCW).

Aksi demontrasi dalam negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia adalah hal yang wajar-wajar saja. Bahkan demonstrasi merupakan salah satu pilar dalam sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Sayangnya, aksi unjuk rasa yang sering dilakukan selama ini lebih banyak memberikan dampak mudarat dari pada manfaatnya.

Salah satu contoh yang paling aktual adalah ketika massa yang terdiri dari Bendera, Marhains Bersatu, GPI, HMI, MPO, KAMERAD, GPK, STIKMA, LEPAS, PPMI, dan elemen-elemen masyarakat lainnya yang berjumlah 300-an orang tengah melakukan aksi demonstasi pada saat para anggota DPR menggelar sidang paripurna terkait kasus Bank Century di Gedung DPR Senayan – Jakarta, Selasa (2/3).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Barisan Kebangsaan itu lagi-lagi berakhir ricuh. Para demonstran menarik kawat berduri hingga ke jalan raya. Kemudian melempari pagar dengan batu dan memukuli pagar dengan tongkat bambu. Sedangkan  dipihak aparat polisi merasa memiliki alasan kuat untuk melakukan tindakan represif dengan menyemprotkan water canon dan menembakkan gas air mata ke arah para demonstran.

Anarkisme! Itulah suguhan yang selalu terhidangkan ketika kalangan mahasiswa dan sebagian kelompok masyarakat mengambil jalan pintas yang sama untuk menggugah kepedulian atas aspirasi yang mereka perjuangkan. Mereka membongkar simbol-simbol yang dianggap ikut bertanggung jawab atas kegagalan mengapresiasi aspirasi masyarakat. Perubuhan pagar DPR dan perusakan simbol-simbol negara adalah ekspresi atas tidak berfungsinya mekanisme nilai-nilai dalam berdemokrasi.

Konsepsi ideal yang ditawarkan demokrasi sejatinya menjadi jalan mudah untuk mencairkan konflik dan anarkisme. Demokrasi menyediakan lahan dialog, komunikasi, dan diskusi untuk mengartikulasi segala aspirasi. Tinggal bagaimana lahan tersebut digunakan secara maksimal dan efektif sehingga demokrasi mampu memberi solusi atas beragam mudarat yang dirasakan rakyat. Perangkat aturan dan kelembagaan (institusi) yang dibangun dalam sistem demokrasi merupakan alat untuk melancarkan proses sirkulasi aspirasi masyarakat.

Landasan nilai demokrasi itu masih belum maksimal akibat distorsi sejarah rezim yang otoriter dan liarnya komitmen penguatan esensi demokrasi di era reformasi seperti yang sekarang ini sedang berlangsung. Elitisme, egopolitik, dan obsesi pada kekuasaan an sich menyumbat lancarnya proses konsolidasi demokrasi dikalangan grass root. Akibatnya prosedur demokrasi diabaikan dan dinafikan demi melanggengkan kekuasaan secara instan.

Dalam kondisi demikian, satu-satunya cara adalah rakyat harus berjuang sendiri dengan segala ekspresi yang memungkinkan dapat didengarkan, termasuk melalui tindakan-tindakan anarkistis. Pada titik tertentu kondisi itu dapat memacu independensi dalam memperjuangkan aspirasi sekaligus menjadi landasan penguatan civil society. Masyarakat bergerak menurut kesadaran politiknya sendiri (partisipasi), bukan karena dimobilisasi.

Secara ekstrem, penguatan civil society ini pada akhirnya bermuara pada apa yang oleh filosof Yunani, Zeno, disebut sebagai anarki (anarchos). Yaitu penguatan tanggung jawab (moral) individual (the sovereignty of the moral law of the individual) tanpa paksaan dan tekanan otoritas eksternal (external authority) yang cenderung distortif dan represif.

Moral individual tersebut mendorong tumbuhnya sinergi dan ‘objektifikasi’ bagi penguatan nilai-nilai demokrasi. Lebih dari itu, ia dapat meruntuhkan paternalisme dan politisasi (atas nama) masyarakat umum oleh para elite yang selama ini berlangsung dan mengorbankan rakyat. Inilah kontradiksi-kontradiksi prosedural dan substansial yang menghegemoni pilar-pilar demokrasi.

Selama moral individual lemah, demokrasi hanya menjadi ladang petualangan demi mencapai dan memperkuat kekuasaan belaka. Kekuasaan memang sebuah keniscayaan dalam berpolitik. Tapi kekuasaan tanpa moral individual akan menjelma menjadi ajang eksploitasi yang mengalienasi kepentingan rakyat. Dan ketika ini terjadi, jangan salahkan rakyat (mahasiswa) bila bertindak menurut caranya sendiri demi memperjuangkan aspirasinya yang tak lagi terapresiasi dengan melakukan aksi anarkisme dalam berdemo(krasi).

*) Ahmad Makki Hasan
Mahasiswa S-2 UIN Maliki Malang dan Relawan MCW (Malang Corruption Watch) Malang.

Perbincangan mengenai peningkatan SDM semakin sering kita dengar. Dimulai dari hal-hal yang bersifat mendasar hingga istilah Human Capital dan Brain Drain . Tidak hanya diberbagai organisasi profit tentunya, namun secara lebih luas kualitas SDM manusia Indonesia kini mulai dipertanyakan oleh banyak kalangan. Karena  memang potensi SDM menentukan bagaimana kemampuan diri manusia dapat mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Dengan bergulirnya arus globalisasi dalam beberapa dekade terakhir ini tentu sedikit banyak telah menambah masalah baru tentunya bagi dunia pendidikan. Khususnya di tanah air yang memang belum memantapkan diri dalam dunia baru arus pendidikan saat ini. Bagaimana tidak, di satu sisi sistem pendidikan yang diterapkan harus perimplikasi pada jiwa nasionalisme peserta didik. Sedangkan di sisi yang lain, hajat pemenuhan kebutuhan pendidikan global harus ditanamkan pula. Agar para lulusannya dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat dunia tidak hanya di tanah air.

Transformasi pendidikan menjadi penting dengan melihat adanya tantangan kuat dalam era global. Salah satunya adalah transformasi nilai besar-besaran yang menciptakan konsekuesi logis munculnya budaya-budaya baru dalam penguatan etos kerja SDM kita. Kalau pendidikan masih mengandalkan pada aspek tertentu, dapat dipastikan dunia pendidikan kita akan ketinggalan jauh dengan bangsa-bangsa lain. Secara makro, era globalisasi adalah tantangan untuk merebut kompetensi SDM antar bangsa.

Dunia pendidikan Indonesia hingga hari ini memang terkesan masih berkutat pada pendidikan tradisional. Pendidikan yang ternyata belum mampu melahirkan insan-insan yang mampu memenuhi tuntutan dan tuntunan zaman di era global seperti saat ini. Pendidikan yang jika kita sadari jauh tertinggal dari negara-negara maju. Bahkan dengan Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
 
Sebagai negara berkembang terbesar ketiga di dunia, bersama dengan Cina dan India yang mewakili 70% dari keseluruhan penduduk Asia, Indonesia diprediksi dapat semakin jauh tertinggal dalam hal SDM. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh UNDP pada Human Development Report 2005, Indonesia masih menduduku peringkat 110 dari 177 negara di dunia. Bahkan yang lebih mencemaskan, dalam peringkat daya saing dunia tahun 2004, Indonesia menempari ranking ke-60 tertinggal jauh di bawah Singapura dan Malaysia bahkan Thailand dan Filipina.

Dengan merenungi setiap jejak langkah kehidupan kita dewasa ini, terutama dalam ranah dunia pendidikan kita, harus terus menjadi perhatian bersama. Pendidikan yang berorientasikan global sebagai social investment mutlak mendapatkan perhatian khusus dan harus segera diberlakukan dan diberdayakan. Tiada lain dirancang untuk dapat membekali anak didik, sebagai penerus bangsa ini tentunya, agar memiliki kemampuan intelektual dan tanggungjawab guna memasuki kehidupan ke depan yang sangat kompetitif. 

Menghadirkan sebuah konsep pendidikan yang berwawasan transformatif sekaligus bervisikan global. Model pendidikan yang bersifat kooperatif terhadap segala kemampuan peserta didik menuju proses berfikir yang bebas dan inovatif. Menghargai sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki setiap individu dengan membiarkan potensi SDM-SDM setiap peserta didik itu tumbuh dan berkembang secara wajar dan manusiawi bukan malah dimatikan dengan berbagai bentuk penyeragaman dan sanksi. Semoga!

*) Ahmad Makki Hasan
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim – Malang dan Guru SMA Negeri 1 Kota Malang.

Judul : Etos Studi Kaum Santri (Wajah Baru Pendidikan Islam)
Penulis : Asrori S. Karni
Penerbit : Mizan – Bandung
Cetakan I : Oktober 2009
Tebal : xliii + 426 halaman

Pendidikan merupakan human investment yang sangat strategis untuk mencetak generasi di masa mendatang. Format pendidikan yang lebih baik sudah barang tentu menjadi keharusan di era globalisasi seperti saat ini. Masyarakat dengan berpengetahuan tinggi sudah menjadi sebuah keniscayaan, tidak terkecuali pada masyarakat Islam. Dalam catatatan sejarah, peradaban Islam sebenarnya telah menunjukkan betapa pentingnya pendidikan yang konprehensif dan kondusif dalam rangka memajukan dan meninggikan martabat manusia. Namun selama beberapa abad terakhir, peradaban Islam seakan mengalami kemerosotan bahkan kemunduran akibat kurangnya pendidikan yang mencerdaskan.

Fomulasi pendidikan dalam Islam sebenarnya sangatlah variatif. Di Indonesia misalnya, ada banyak bentuk dan jenis lembaga pendidikan Islam. Sebut saja Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), Madrasah, Perguruan Tinggi Islam dan sebagainya. Dinamika sejumlah pendidikan yang dulu terkesan terbelakang itu kini tengah mulai menunjukkan eksistensinya. Fenomena transformasi pendidikan Islam itu kini semakin terbuka, inovatif dan modern dengan aneka wajah barunya yang dinamis. Namun bukan berarti potensi problematika dan tantangan pendidikan Islam ke depan sudah tidak ada dan tidak akan muncul kembali.

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia sebenarnya telah berlangsung sejak sekian lama dari zaman prakemerdekaan sampai sekarang. Oleh sebab itulah dalam perkembangan penataan kebijakan dan pemberdayaan pendidikan Islam mesti tetap memerhatikan dua aspek strategis. Yakni, pertama, aspek kontinuitas tujuan, subtansi dan jatidiri pendidikan Islam. Kedua, aspek inovasi dan transformasi yang memungkinakan pendidikan Islam memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam sistem pendidikan secara umum di Indonesia.

Dalam rangka memahami posisi pendidikan Islam di tengah-tengah semangat reformasi pendidikan nasional, tentunya perlu untuk melihat makna dan peran pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Begitupula guna mencari paradigm baru pendidikan Islam seyogyanya diawali dari eksistensi pendidikan Islam dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik pada masa lalu, masa kini dan hingga masa mendatang. Karena itu, dalam menggali nilai-nilai luhur yang ada pada pendidikan Islam harus dengan jujur dan tepat dalam menentukan posisi, fungsi dan peran pendidikan Islam dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Kehadiran buku “Etos Studi Kaum Santri: Wajah Baru Pendidikan Islam” ini mencoba memberikan potret atau gambaran utuh dinamika dunia pendidikan Islam terkini. Asrori S. Karni, penulis buku ini, mengulas secara luas dari hasil reportase mendalam seluk beluk lembaga pendidikan Islam kontemporer, mulai madrasah, pesantren, diniyah hingga perguruan tinggi Islam. Misi buku ini tiada lain sebagai salah satu pegangan untuk terus memonitori implementasi kebijakan pendidikan Islam, sekaligus bahan untuk pembenahan ke depan. Sebuah analisa tajam yang diawali dengan beberapa gelaja yang mengisaratkan kemajuan lembaga-lembaga pendidikan Islam dan disusul catatan evaluasi yang tergali dari testimoni para pelaku pendidikan itu sendiri.

Penulis yang memang merupakan seorang jurnalis, peneliti sekaligus pengajar ini pengupas habis hingga seakar-akarnya pendidikan Islam dari beragam sisi dan aspeknya. Menariknya buku ini menyuguhkan tulisannya secara sistematis dan disertasi analitis dari sudut-sudut pandang tidak hanya kaitannya dengan masalah pendidikan nasional, namun lebih dari itu juga faktor sosial, politik dan budaya di Indonesia dijadikan sebagai bahan acuan dalam memandang dunia pendidikan Islam dewasa ini.

Mengingat jalan panjang pendidikan Islam di Indonesia guna mencapai kemajuan seperti yang kian terasa saat ini tidaklah mudah. Setelah melewati masa marjinalisasi dan keterbelakangan yang panjang, pendidikan Islam terus berjibaku menstransformasi diri. Tepatnya setelah terjadi pergeseran mainstream menuju pengarusutamaan pendidikan Islam (go to mainstreaming of Islamic education). Dari yang semula berada di pinggiran menuju ke tengah dan masuk dalam arus utama pendidikan nasional. Akselerasi kemajuan itu kian mencolok tatkala negara memberikan suntikan anggaran dan memasukkan diniyah dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

Berbagai lompatan transformasi dunia pendidikan Islam di Indonesia selama ini serasa jelas dalam buku yang memang merupakan hasil jurnalisme investigatif dan ekspantif ini. Meskipun hanya menyajikan beberapa lembaga pendidikan Islam, namun karya ini dapat mengungkapkan potret pendidikan Islam kontemporer secara utuh. Ulasan kritis atas problematika pendidikan Islam di Indonesia juga tidak luput dari analisa penulisnya. Karena itu, pembaharuan, inovasi dan terobosan baik itu madrasah, pesantren, perguruan tinggi Islam dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia harus tetap dilakukan secara berkala sesuai tuntutan zaman dan masyarakat.

Dalam mengembangkan kualitas pendidikan Islam, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, pendidikan semakin dituntut untuk tampil sebagai kuncul dalam pengembangan kualiatas sumberdaya manusia (output of education). Kedua, dalam perspektif dunia kerja, orientasi kepada kemampuan nyata (what one can do) yang dapat ditampilkan oleh lulusan pendidikan yang amat kuat. Ketiga, sebagai dampak globalisasi, maka mutu pendidikan suatu komunitas atau kelompok masyarakat, tidak hanya diukur berdasarkan kriteria dalam internal mereka melainkan juga harus dibandingkan dengan kualitas pendidikan komunitas lain. Terakhir, sebagai masyarakat religius, maka pendidika yang diharapkan adalah juga harus mampu menanamkan karakter isalmi (kesalehan, kesopanan, kesabaran, keberanian, kearifan dan lain sebagainya).

Ulasan panjang lebar buku ini dimaksudkan untuk menjadi inspirasi bagi pendidik dan penyelengaran pendidikan tentang kiat membangun pendidikan favorif-unggulan bercorak Islam. Pengangan bagi penyerap tenaga kerja untuk merekrut lulusan pendidikan Islam sebagai model tenaga professional yang berintegrasi moral. Termasuk sebagai bahan referensi bagi policy-maker untuk mengevaluasi, improvisasi agenda strategis dan inovasi program terobosan. Acuan bagi para investor dan donator pendidikan tentang prospek cerah investasi pada pendidikan bernuansa Islam. Bahkan dapat dijadikan panduan bagi orangtua dan peserta didik dalam memilih model pendidikan Islam terbaik. Selamat Membaca!

*) Ahmad Makki Hasan
Alumnus PP. Zainul Hasan Genggong Probolinggo dan PP. Nurul Huda Mergosono Malang, kini Guru SMAN 1 Kota Malang dan Mahasiswa S-2 UIN MMI Malang

Telah dimuat di Tabloid Mingguan “Koran Pendidikan”. Edisi 292/I/5-11 Januari 2010