Oleh: Ahmad Makki Hasan*)

***

Dimulai tahun ajaran 2008/2009, Jatim akan melaksanakan program wajib belajar (wajar) 12 tahun. Sebagai kelanjutkan atas program wajib belajar sembilan tahun. Sebuah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM masyakarat Jatim. Sebagai warga Jatim, apapun profesinya, terlebih yang bergelut dalam dunia pendidikan di Jatim, sepatutnyalah untuk bersama-sama mengawal program wajar 12 tahun agar dapat sesuai harapan bersama.

***

Ada yang patut diketahui dan dihargai bersama terutama bagi kita sebagai warga Jawa Timur. Dengan akan gulirkannya program wajib belajar (wajar) 12 tahun oleh kalangan pemda Jatim. Penyaluran dana pendidikan bagi siswa kurang mampu yang akan dimulai pada tahun ajaran yang akan datang. Yakni tahun ajaran 2008/2009. Sebagai bentuk kelanjutkan atas program wajar sembilan tahun yang telah berjalan sebelumnya.

Sebuah kebijakan yang cukup berani tentunya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM masyarakat Jatim. Tidak heran jika baru-baru ini Mendiknas Bambang Sudibyo tidak lupa untuk memberikan apresiasi dan mendukung secara penuh langkah tersebut.

Dikatakannya pula, dari sisi pencapaian target Wajar Sembilan Tahun, Jawa Timur sudah memenuhi syarat untuk mencanangkan program Wajar 12 Tahun. Saat ini angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pendidikan untuk anak usia SMP di Jatim sudah melampaui target. Karena itu sudah sepantasnya Jawa Timur mencanangkan akan hal itu. Terima kasih untuk Provinsi Jawa Timur karena ini akan meringankan tugas saya sebagai Mendiknas.

Mengingat fenomena putus sekolah sangat luas dikalangan masyarakat kita. Faktor utamanya tidak lain adalah persoalan ekonomi keluarga. Biaya pendidikan yang sangat tinggi, dengan berbagai pungutannya serta mahalnya buku-buku pelajaran, tidak dapat dipenuhi oleh orang tua siswa yang berpenghasilan serba kecukupan.

Namun ada yang perlu disadari bersama pula bahwa pelaksanaan wajar sembilan tahun di Jatim masih belum sesuai harapan. Hal ini terlihat dalam barometer keberhasilan program sebelumnya (wajar sembilan tahun). Setidaknya harus ada beberapa indikator pencapaian. Sebut saya mislanya seberapa banyak tamatan sekolah yang terserap di pasar kerja, seberapa besar anak-anak sekolah yang berprestasi di pendidikan selanjutnya dan lain sebagainya.  Belum lagi berbicara tentang berapa banyak jumlah pengangguran di Jatim sekarang ini.

Ketika ditelaah secara mendalam, selama ini proses penyaluran dana pendidikan kurang perencanaan yang matang. Dapat diasumsikan bahwa penyaluran dana tersebut terkesan sangat buru-buru dan sekedar mengejar proyek. Dalam artian pemerintah sama sekali tidak melihat seberapa kuat pengawasan dalam proses penyaluran. Alih-alih dana itu akan sampai kepada yang bersangkuran, akan ada banyak penyelewengan sebagaimana yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Seyogyanya dana pendidikan ini lebih layak diperuntukkan bagi masyakarakat yang terisolir. Daerah dengan layanan pendidikan yang dirasa belum memenuhi standar. Contoh kongkitnya adalah masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, atau bahkan bagi masyakarat yang tinggal di daerah-daerah konflik maupun bagi mereka yang menyandang cacat.

Begitu juga dalam penyaluran dana pendidikan yang menyamarakan jumlah dana pada setiap sekolah dan daerah yang telah ditentukan. Sebagai contoh sekolah yang ada di daerah perkotaan sangat jauh berbeda dengan sekolah yang berada di daerah pedesaan. Ketika biaya operasional ini diberikan sama rata akan sangat membebani sekolah yang berada di daerah perkotaan dan memberikan peluang adanya penyelewengan dana bagi sekolah yang berada di daerah pedesaan disebabkan kelebihan dana.

Ini membuktikan bawah masih banyak persoalan seputar pendidikan yang belum terselesaikan. Tidak sedikit pula terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam berbagai penyaluran dana pendidikan yang menyebabkan anak usia sekolah tidak mengenyam pendidikan yang semestinya. Masalah-masalah pendidikan yang mencuat dan belum dapat dituntaskan.

Terbukti masih banyak anak usia sekolah yang belum mendapat kesempatan menempuh pendidikan formal. Belum lagi anak di bawah umur yang terpaksa dipekerjakan orang tuanya. Contoh lain adalah banyaknya gedung sekolah rusak yang belum dibenahi. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim yang terbaru menyebutkan, saat ini masih ada sekitar 750 ribu usia produktif yang buta aksara. Bukti bahwa wajar sembilan tahun belum sepenuhnya berhasil.

Diprediksikan pada awal bulan Maret nanti, alokasi anggaran untuk program wajib belajar 12 tahun di Jatim akan mulai digelontorkan ke daerah-daerah. Setelah adanya penandatanganan kerja program wajar 12 tahun pemprov dan pemkab/pemkot diteken Gubernur Imam Utomo pada bulan Januari 2008 lalu. Setidaknya terdapat 38 kabupaten/kota se-Jatim yang siap mengikuti program tersebut. Untuk mendanai program lanjutan wajar 9 tahun itu, kabupaten/kota diminta terlibat dalam sharing pendanaan. Pusat menanggung Rp 100 miliar, pemprov Rp 80 miliar, dan pemkab/pemkot Rp 80 miliar.

Tugas kita bersama sejak awal ini adalah bagaimana agar siswa yang diberi bantuan tersebut tidak salah sasaran. Seperti yang sempat terjadi sebagaimana yang lalu-lalu. Ada orang yang mampu bahkan anak seorang pejabat mendapat jatah dana pendidikan yang seharusnya diperuntukkan bagi siswa kurang mampu. Apalagi program ini terkesan dipaksakan dan mendadak. Indikator minimal akan keberhasilan wajar 12 tahun ialah bagaimana dana tersebut digunakan dan diterima sesuai dengan ketentuan.

Lebih dari itu, kita seluruh masyarakat terutama di Jatim, selain harus turut andil dalam upaya mengawal wajar  12 tahun, kita berkewajiban juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM. Mengingat Jatim hingga hari ini masih memiliki predikat “tertinggi” dalam hal buta aksara. Ada sekian banyak pengangguran yang terus meningkat drastis setiap tahunnya. Agar adanya berbagai program tidak hanya sekedar “program”. Namun memang menjadi kebutuhan dan berjalan sesuai harapan. Semoga!

*) Ahmad Makki Hasan,
Staf Pengajar di SMAN 1 Kota Malang, Mahasiswa PPs. UIN Malang & Aktif di MP3 (Masyarakat Peduli Pelayanan Publik) Simpul Jatim.