Oleh: Ahmad Makki Hasan*)

Pemerintah seakan belum sepenuhnya memiliki komitmen dan dedikasinya yang tinggi untuk mengatasi segala persoalan pendidikan di tanah air. Pendidikan Indonesia yang selama ini tergolong amat memprihatinkan. Pendidikan kita yang seakan-akan hanya dapat berjalan di tempat. Hal ini ditunjukkan dengan kembali mengambil kebijakan yang tidak membuktikan akan pro-pendidikan.

Yaitu setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencengangkan dunia pendidikan baru-baru ini. Dengan memasukkan gaji guru dalam komponen anggaran pendidikan nasional. Anggaran yang kini seharusnya harus diperjuangan dapat mencapai 20 persen dari keseluruhan APBN sebagaimana telah tertuang dalam UUD 1945. Entah sampai kapan mimpi itu dapat terealisasikan oleh pemerintah secara penuh.

Setelah beberapa kebijakan sebelumnya yang telah berpihak pada peningkatan pendidikan. Dengan benar-benar telah merealisasikan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dalam bidang pendidikan. Disalurkan dalam dua bentuk, yaitu: Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM). Berikut berbagai program bantuan pendidikan lainnya seperti program wajib belajar (wajar) sembilan tahunnya dan kini dilanjutkan dengan wajar 12 tahun.

Kebijakan lainnya ialah dengan meningkatkan mutu para pendidik dengan menggelar program sertifikasi bagi guru. Menjadikan guru sebagai salah satu bentuk profesi yang harus benar-benar profesional. Sebagaimana pada bentuk-bentuk profesi lainnya, tidak semua mendapat sertifikat. Dan bagi mereka yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik juga diikuti dengan tunjangan yang layak. Hal ini sejalan dengan UU Guru dan Dosen yang telah diputuskan sebelumnya.

Keputusan MK tersebut sebenarnya cukup beralasan. Ialah dengan adanya pembatalan dalam Pasal  49 ayat 1 UU Sisdiknas. Pasal yang memang tidak memasukkan gaji pendidik dari komponen  sistem pendidikan nasional. Dalam penilaian MK, bahwa gaji pendidik harus masuk dalam komponen sistem  pendidikan nasional.  Hal ini merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU Sisdiknas. Disebutkan bahwa sistem  pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan  yang saling terkait.

Dasar inilah yang dijadikan patokan oleh MK untuk memasukkan gaji guru dalam angaran pendidikan nasional ke depan. Dengan kata lain bahwa harus ada  perubahan dalam UU Sisdiknas dalam waktu yang singkat ke depan. Bahkan wakil presiden, M. Jusuf Kalla, menegaskan bahwa gaji guru sebaiknya dimasukkan dalam komponen anggaran pendidikan, sehingga terjadi harmonisasi antara kenaikan anggaran pendidikan dan kesejahteraan guru.

Dengan begitu yang kini anggaran pendidikan telah mencapai 10,8 persen dan  jika ditambah gaji pendidik 7 persen, artinya  pemerintah tinggal sedikit lagi memenuhi tuntutan UUD 45 yang mensyarakatkan 20 persen dari seluruh anggaran APBN. Tentunya ini akan kembali menyuramkan wajah pendidikan ke depan. Memasukkan gaji pendidik ke anggaran pendidikan pasti nantinya akan terdapat banyak pemangkasan pada penyaluran dana di pos-pos pendidikan lainnya.

Sebab, pemerintah tidak harus bersusah  payah memenuhi anggaran pendidikan 20 persen yang telah mencapai 18 persen. Padahal masih banyak permasalahan dalam pendidikan kita. Mulai dari sarana dan  prasarana yang kurang hingga sekolah yang masih banyak yang rusak. Maka,  masuknya komponen gaji pendidik ke anggaran pendidikan  secara otomatis akan memotong anggaran perbaikan sarana dan prasarana. Putusan yang tentu memberikan angin  pada pemerintah.

Belum lagi berbicara tentang anggaran penelitian yang harus berkurang. Saat ini saja anggaran untuk itu terasa sangat kurang. Imbasnya, pendidikan tidak  akan memunculkan siswa yang berkualitas. Berbagai program pengembangan dan inovasi dalam dunia pendidikan kita kian terhambat oleh terbatasnya anggaran dan dana. Begitu juga dapat diprediksikan ke depan akan kembali berdampak pada menambahnya jumlah anak usia dini yang putus sekolah. 

Alih-alih ke depan pendidikan kita akan segera membaik, jika begini keadannya, tidak dapat dipungkiri malah akan kembali tertinggal. Dengan tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh secara holistik dan simultan dari semua pihak guna mengatasai PR besar pendidikan kita dari hulu hingga hilir. Sebuah inti persoalan tentunya, yang tidak dapat dilepaskan begitu saja dalam ranah pendidikan atas carut-marutnya segala permasalahan pelik bangsa ini.

*) Ahmad Makki Hasan,
Guru SMA Negeri 1 Kota Malang, Mahasiswa PPs. UIN Malang & Aktif di MP3 (Masyarakat Peduli Pelayanan Publik) Simpul Jatim