Oleh: Ahmad Makki Hasan*)

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) seakan menjadi tolak ukur baru kemajuan pendidikan di tanah air. Saat ini telah banyak bermunculnya beberapa sekolah yang tergolong SBI dalam berbagai jenjang pada setiap daerah di seluruh Indonesia. Program rintisan SBI ini telah dimulai sejak tahun 2006 lalu. Bahkan baru-baru ini, mendiknas menyebutkan setidaknya pada tahun pelajaran 2008/2009 ini ada sekitar 200-an sekolah menengah atas (SMA) dirintis menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI). Tak heran ketika sekolah-sekolah tengah sibuk untuk mempersiapkan diri agar dapat disahkan menjadi salah satu rintisan sekolah bertaraf internasional atau SBI .

Perbaikan sarana, pemberdayaan sumber daya manusia dan pembangunan kultur di sekolah menjadi salah satu fokus sekolah itu. Begitu pula pendidik harus memenuhi standar pendidikan. Diantaranya untuk SMA minimal 30 persen guru berpendidikan S2 atau S3 dari perguruan tinggi (PT) yang program studinya berakreditasi A, sedangkan tenaga kependidikan seperti kepala sekolah minimal berpendidikan S2 dari PT yang program studinya berakreditasi A. Jika berhasil disahkan sebagai sekolah bertaraf internasional oleh pemerintah, seluruh kelas dapat ditambahkan kurikulum internasional.

Penyelenggaraan sekolah-sekolah rintisan bertaraf internasional ini dimaksudkan untuk mendongkrak mutu pendidikan di Indonesia agar mampu bersaing secara internasional. Ditargetkan, sebanyak lebih dari 500 sekolah bertaraf internasional akan tersebar di seluruh Indonesia. Mutu lulusan yang diakui dan setara dengan tamatan sekolah pada negara-negara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) atau negara maju lainnya. Dengan harapan besar Indonesia akan memperoleh lulusan-lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing baik di kancah nasional maupun internasional.

Setelah beberapa dekade pendidikan di Indonesia terasa berjalan di tempat atau bahkan mungkin mundur dan terbelakang kini sedikit terjawab sudah dengan dikembangkannya beberapa sekolah menjadi SBI. Sebagai salah satu bentuk bukti upaya pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang. Selain kebijakan program-program sebelumnya, diantaranya Sekolah Standar Nasional, Sekolah Unggulan, Program Akselerasi dan seterusya.

Kebijakan penyeleggaran pendidikan SBI tersebut merujuk setidaknya pada pertama UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 terutama pada Pasal 50 Ayat 3, kedua Peraturan Pemerintah dalam Pasal 61 Ayat 1, dan ketiga Rencana Strategis Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009. Bentuk aplikasi sebuah harapan bersama untuk meningkatkan daya saing bangsa. Sehingga diperlukan untuk membuka dan menggelar Sekolah Bertaraf Interasional di setiap daerah di tingkat Kota/Kabupaten minimal satu sekolah di setiap jenjangnya melalui kerjasama yang konsisten antara pemerintah dengan pemerintah di masing-masing Kota/Kabupaten.

Beberapa sekolah di Jawa Timur misalnya, sudah memasukkan proposal agar dapat disahkan menjadi salah satu rintisan sekolah bertaraf internasional. Kota Malang saja pada tahun ini telah mengajukan 12 SD menjadi SD RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). Proses pengajuan sudah dilakukan dan sekarang sedang menunggu persetujuan Depdiknas. Padahal Sesuai data, Kota Malang telah memiliki SBI, SD/MI ada satu SBI, SMP/MTs ada empat SBI serta SMA/MA dan SMK ada empat SBI.

Namun keberadaan SBI sendiri menjadi persoalan baru di kalangan masyarakat. Terutama bagi orangtua yang berpenghasilan menengah – ke bawah. Hal ini karena biaya yang harus dikeluarkan bagi orangtua yang anaknya akan masuk di program tersebut terbilang sangat tinggi. Besaran biaya SBI dibandingkan dengan sekolah reguler bisa berlipat-lipat. Tak heran ketika ada slentingan kepanjagan SBI menjadi Sekolah “Bertarif” Internasional. Lantaran dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat ketika anaknya masuk di program ini.

Padahal masa-masa Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun pelajaran 2008/2009 telah di depan mata. Dalam beberapa minggu mendatang sebagian masyakarat tentu akan disibukan untuk memilah dan memilih sekolah yang sesuai bagi sang anak. Menjadi pengalaman baru pula tentunya bagi sebagian masyarakat lainnya yang baru pertama kali memasukkan anaknya ke sekolah. Perlu perhitungan yang teramat cerdas dan cermat dalam masalah ini terutama bagi orangtua yang serba kekurangan. Setelah kenaikan BBM per 23 Mei lalu yang berimbas melonjaknya kebutuhan hidup belum juga teratasi, kini para orangtua harus dipusingkan lagi dengan biaya yang harus mereka persiapkan untuk kelanjutkan pendidikan anak-anaknya menuju jejang yang lebih tinggi.

Pemerintah seharusnya memang menyadari akan pentingya menyelenggarakan pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Tidak terbatas pada mereka yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi saja. Sekolah-sekolah saat ini seakan-akan berlomba untuk berebut menjadi SBI. Bukan lantaran sekolah tersebut telah siap menyelenggarakan program tersebut, tetapi karena dengan SBI sekolah dapat menarik pungutan yang jauh lebih tinggi pada orangtua siswa. Dengan dalil gedung sekolah yang megah dan mentereng, sarana lengkap, ruang kelas full AC, dan dilengkapi pula dengan berbagai fasilitas “mahal” lainnya.

Penyelenggaraan SBI sebagai salah satu sekolah unggulan memang bukan sebuah program tidak tepat, namun memang tuntutan mutlak bagi bangsa ini dalam menghadapi era globalisasi. Tetapi yang harus menjadi renungan bersama adalah ketika SBI hanya sekedar program an sich. Dengan penyelengaraan pendidikan tidak lebih sebagaimana slentingan di atas, Sekolah (dengan) “Bertarif” Internasional. Alih-alih sekolah tersebut mampu berkompetisi dalam percaturan internasional, bisa jadi dengan program tersebut memberikan mandat kepada sekolah untuk lebih leluasa menekan pungutan yang sangat tinggi pada masyarakat.

*) Ahmad Makki Hasan
Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Malang dan Guru di sebuah SMA Negeri Kota Malang.