Oleh: Ahmad Makki Hasan*)

Gubenur Jatim, Imam Utomo, akhirnya menyatakan akan mengijinkan bupati atau walikota dan para wakilnya untuk ikut mengkampanyekan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan bertarung pada pilkada Jatim 23 Juli mendatang. Meski pemprov Jatim hingga kini belum mengetahui dasar hukum cuti mengenai hal ini (Kompas Jatim, 2/6/’08).

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa desakan untuk berkampanye merupakan permainan halus dari partai-partai besar. Partai politik yang dulu berhasil menghantarkan pada posisi tertentu dalam pilkada di tiap-tiap daerah kabupaten/kota, sekarang gilirannya mereka meminta balik untuk ikut serta memenangkan cagub-cawagub jagoan dari partai politik yang sama. Mengingat situasi politik pilkada di Jatim kian terus memanas. Sehingga teramat sayang mungkin bagi partai politik ketika kesempatan dibuang-buang begitu saja.

Partai PKB misalnya, mereka memiliki 18 kepala daerah di seluruh Jatim yang dulu diusungnya. Begitu juga dengan partai PDIP, mereka setidaknya mempunyai 10 kader yang menjadi penguasa kabupaten/kota. Suatu potensi yang amat besar memang bagi partai-partai politik tertentu untuk memaksimalkan daya lain dari sisa waktu yang ada untuk memenangkan cagub dan cawagub yang kini dijagokannya.

Tanpa kita sadari bersama bahwa jika dulu salah satu alasan munculnya gagasan digelarnya pilkada secara langsung lantaran adanya pembajakan kekuasaan dari rakyat oleh sebagai wakilnya di DPR/DPRD, kemudian bagaimana dengan sekarang yang ternyata tidak terlampau jauh karena mekanisme partailah yang saat ini tetap menjadi penentu. Bahkan para kepala daerah seakan tidak memiliki otoritas penuh untuk mengabdi kepada rakyatnya. Mereka seolah-olah tangan kanan atau bahkan boneka sebuah partai politik tertentu.

Ketika ini terus berlangsung terus-menerus, tentu akan merusak kualitas demokrasi itu sendiri. Padahal, demokrasi adalah cara untuk menghindari adanya suatu tirani. Tirani sekelompok orang yang menggunakan hak seluruh rakyat hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Alih-alih akan mencapai tujuan bersama, bisa jadi pilkada secara langsung semacam ini hanya menjadi pertarungan antar partai politik seperti halnya yang terjadi di Sumatra Utara. Konflik politik yang terus berkepanjangan pada akhirnya akan menjurus pada kekerasan politik. Ekses lain yang tidak kalah bahayanya ialah fenomena golput akan terus meninggi.

Walaupun memang tidak ada aturan yang melarang atau membolehkan cuti itu, tentu tidak wajar ketika ada uangkapan pejabat pemerintah yang menyebutkan “sebagai kader partai, mereka punya kewajiban ikut memenangkan calon yang diusung partai. Mereka bisa mengammbil cuti, meski alasannya mungkin bukan untuk kampanye” (Surya, 2/6/’08). Jika begitu kenyataannya, maka jalinan patronase antara kepala daerah dan kekuatan politik yang mendukungnya begitu kuat dan hal itu tentu akan merusak konstruksi demokrasi.

Implikasinya adalah yang paling diuntungkan bukan lagi rakyat, melainkan partai politik yang mengusungnya dan kekuatan yang ada dibalik kemenangan kepala daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa bentuk pilkada secara langsung yang hanya menghasilkan semacam itu tentu akan membuang-buang uang dan waktu saja. Biaya yang besar itu pasti jauh lebih baik dipakai untuk digunakan sebagai proyek-proyek pembangunan yang menguntungkan rakyat banyak.

Realitas pilkada secara langsung memang masih memasuki babak awal di negeri ini sejak bulan Juni 2005 lalu. Melibatkan rakyat secara penuh dan langsung dalam proses-proses politik di daerah secara tidak langsung akan menguji keberlangsung dan kualitas demokrasi itu sendiri. Biarlah partisipasi rakyat ini tumbuh dan berkembang secara alami. Tidak ada lagi faktor-faktor yang mendesak yang nantinya malah menodai esensi pilkada terutama di Jatim mendatang. Pilkada secara langsung akan terus berlangsung dan tidak akan kembali lagi sebagaimana sebelumnya. Tetapi prosesnyalah yang harus kita perbaiki secara lebih sempurna dan sebagaimana mestinya.

Jadikanlah partai politik sebagai kendaraan dan tidak lebih dari itu. Ketika telah sampai di tujuan, biarlah penumpangnya yang menentukan arah selanjutnya. Biarlah para kepala daerah yang telah dan akan terpilih bertindak sebagai agen rakyat. Memiliki akuntabilitas yang lebih besar kepada rakyatnya dan bukan kepada partai politiknya seperti yang terjadi saat ini.

Bila itu sudah tercipta, maka kebijakan-kebijakan daerah yang lebih menguntungkan rakyat secara umum akan terwujud. Namun, jika tidak, rakyat tentu dapat mencabut mandat yang telah diberikan itu kapanpun juga. Sesunggnya model konstruksi demokrasi seperti itulah yang seharusnya ada. Semoga!

*) Ahmad Makki Hasan
Aktivis PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Jatim
dan Relawan MCW-Malang (Malang Corruption Watch).