Oleh: Ahmad Makki Hasan*)

Tidak terlalu berlebihan, tetapi demikianlah faktanya, persolan buku teks pelajaran selalu menjadi momok yang selalu menghantam sekolah dan para peserta didik. Setiap tahun ajaran baru, sekolah dan siswa menjadi “pasar empuk” pebisnis buku teks pelajaran. Tak ada yang membantah bahwa buku teks pelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan. Buku teks pelajaran merupakan kebutuhan wajib siswa dan sarana primer penyelenggaraan pembelajaran formal. Buku teks pelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang sangat strategis dalam upaya mencerdaskan peserta didik.

Untuk itu, salah satu kebijakan terbaru pemerintah ialah program pengadaan Buku Sekolah Elektronik (BSE). Program yang baru saja diluncuran seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru 2008/2009. Suatu bentuk solusi pemerintah untuk mengatasi tingginya biaya buku pendidikan yang dirasa kian membebani orangtua peserta didik selama ini. Bahkan tepat pada tanggal 20 Agustus lalu Presiden SBY secara resmi membagikan pula BSE dalam bentuk cakram CD/DVD. Tak heran kemudian, ketika banyak sekolah bahkan pemerintah daerah mewajibkan penggunaan BSE dalam proses pembelajaran.

Jumlah Buku Sekolah Elektronik yang disingkat BSE atau e-Book ini sejatinya telah mencapai empat ratus tujuh (407) judul buku. Tersedia untuk semua tingkatan, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Anggaran yang dialokasikan oleh Depdiknas guna mensukseskan program ini pun tidak main-main hingga mencapai 20 miliar. Keberadaan BSE ini awalnya diharapkan agar Buku Teks Pelajaran mudah diakses sehingga peserta didik dan pendidik di seluruh Indonesia dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar yang bermutu dan terjangkau.

Setiap tahun ajaran baru, hampir semua orangtua dibuat pusing dengan keperluan biaya pendidikan anak-anaknya. Biaya pendidikan selain sumbangan ke sekolah, pakaian seragam, buku tulis, juga yang tidak kalah pentingnya adalah biaya membeli Buku Teks Pelajaran. untuk meminimalisir permasalahan buku teks pelajaran di sekolah-sekolah dalam rangka meringankan beban orangtua di bidang pendidikan, sebenarnya telah ada kebijakan “mapan” dari Depdiknas, khususnya tentang Buku Teks Pelajaran. Diantaranya adalah melalui Permen (Peraturan Menteri) No.11Tahun 2005 yang melarang sekolah menjual buku.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Permendiknas Nomor 11/2005 Pasal 7 ayat (1) seharusnya setiap satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK) menetapkan kebijakan mikro tingkat sekolah dengan Meng-SK-kan buku-buku teks pelajaran yang akan digunakan di sekolah tersebut dalam kurun waktu selama 5 tahun. Dengan demikian, pada satu satuan pendidikan tidak diharapkan terjadi pergantian penggunaan buku teks pelajaran pada setiap tahunnya.

Buku-buku teks pelajaran ini dinilai kelayakannya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah ditetapkan sebagai Buku Teks pelajaran yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 46 Tahun 2007, Permendiknas Nomor 12 Tahun 2008, Permendiknas Nomor 34 Tahun 2008, dan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2008.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kelayakan buku teks pelajaran untuk digunakan di sekolah. Sebelum lembaga ini terbentuk (sebelum tahun 2006) penilaian kelayakan buku dilakukan oleh Panitia Nasional Penilaian Buku Pelajaran (PNPBP). Dalam menjalankan kinerjanya kedua lembaga ini difasilitasi secara teknis oleh Pusat Perbukuan Depdiknas, sebagai lembaga teknis yang secara langsung bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan.

Memang, belum seluruh buku teks pelajaran dinilai oleh pemerintah, karena proses penilaian yang dilakukan memerlukan pembiayaan besar dan melibatkan para penilai yang sangat banyak, baik dari unsur guru, ahli pembelajaran, maupun ahli materi selain secara khusus terdapat mata pelajaran yang meminta pertimbangan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Cara sederhana yang dapat digunakan oleh orangtua dalam mengidentifikasi buku teks pelajaran yang layak digunakan di sekolah adalah (1) pada bagian belakang buku menggunakan legalitas berdasarkan SK Dirjen Dikdasmen Nomor 455 atau 505 atau Permendiknas Nomor 26/2005 atau Nomor 22/2007; (2) disajikan dalam bentuk satu tahun (tidak per semester); (3) mencantumkan harga jual maksimal buku pada jilid luar; (4) menggunakan kertas HVS bukan kertas koran; (5) pada bagian jilid muka tidak menggunakan embel-embel tulisan rujukan kurikulum yang digunakan.

Buku Teks Pelajaran memang akhir-akhir ini sulit diperoleh lantaran mahalnya harga buku di pasaran. Lebih-lebih bagi orangtua siswa yang kurang mampu. Padahal buku merupakan kebutuhan mutlak bagi peserta didik. Namun, dalam konteks jaman yang serba susah saat ini, harga buku sungguh amat membebankan bagi masyarakat kecil. Apalagi untuk mendapatkan Buku Teks Pelajaran yang terjamin dari segi isi dan mutu serta dapat digunakan untuk beberapa tahun.

Keberadaan BSE sebenarnya memang minimal telah memiliki dua karakteristik. Pertama, mudah, karena siapa pun dan di mana pun pembelajar bisa mengakses atau mengunduh (download) buku tersebut di internet. Dan kedua, murah, karena kepala sekolah bisa memperbanyak buku tersebut untuk kepentingan peserta didiknya dan membagi-bagikan secara gratis. Atau siapa pun bisa memperbanyak dan memperdagangan dengan harga tertinggi sesuai dengan ketentuan Depdiknas.

Tetapi patut untuk dipertimbangkan pula dari sisi isi dan mutu (konten) serta efektifitas adanya BSE tersebut. Anggaran besar yang habiskan untuk membeli hak cipta dan menjadikannya dalam bentuk BSE sejatinya memberikan manfaat yang besar dan dapat dirasakan dampak positif keberadaannya. Jangan-jangan buku-buku tersebut jauh dibawah kualitas Buku Teks Pelajaran yang telah ada dan diterbitkan oleh para penerbit selama ini.

Dalam hal ini, pemerintah seharusnya cukup mengatasi monopoli dan praktik kurang edukatif berdasarkan ketentuan Permendiknas Nomor 11/2005 Pasal 9 dinyatakan bahwa sekolah, komite sekolah, guru, atau tenaga kependidikan tidak dibenarkan melakukan penjualan buku kepada peserta didik. Konsekuensinya, orangtua dapat dengan bebas mencari buku yang telah dinilai kelayakannya itu ke toko-toko buku yang kadang-kadang harganya lebih rendah daripada yang dijual di sekolah.

Walaupun kenyataan yang sering kita hadapi saat ini, masih saja terjadi penggunaan buku teks pelajaran yang berganti-ganti setiap tahun di satu satuan pendidikan, penjualan buku oleh guru atau sekolah, penjualan buku-buku yang belum memiliki kelayakan, serta masih banyak pula praktik-praktik yang masih belum sesuai dengan harapan regulasi itu.

Mengurai benang kusut dan membenahi karut-marut jagat pendidikan Indonesia memang butuh dicermati secara matang dan bukannya sekedar melahirkan kebijakan dengan program “spektakuler” an sich. Sesungguhnya, deregulasi penggunaan buku teks pelajaran melalui Permendiknas Nomor 11/2005 telah sangat ideal dan berpihak kepada masyarakat ketika berjalan sesuai dengan atruan yang semestinya. Sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat cerdas melalui pendidikan yang berkualitas namun mudah dan murah. Semoga!

*) Ahmad Makki Hasan
Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Malang,dan Guru di sebuah SMA Negeri Kota Malang.