Oleh: Ahmad Makki Hasan*)

Memasuki tahun 2009 ini, pemerintah kian gencar mewacanakan pendidikan gratis. Setelah sebelumnya pemerintah juga mengalokasikan 20% dari dana APBN 2009 untuk pendidikan.  Kini, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, mengeluarkan instruksi bernomor 186/MPN/KU/2008 yang ditujukan kepada penyelenggara pendidikan untuk tidak ada lagi pungutan-pungutan kepada masyarakat yang sedang menyekolahkan putra-putrinya pada pendidikan tingkat dasar (SDN & SMPN). Sebagai bentuk tindak lanjut diberlakukannya PP. No. 47/2008 dan PP. No. 48/2008 tentang pembiayaan pendidikan. Hal ini juga dikarenakan pemerintah telah menaikkan jumlah dana BOS 2009 sebesar rata-rata 50% dari dana sebelumnya (tahun 2008).

Sayang apa boleh dikata, tekad pemerintah untuk menjalankan pendidikan gratis ternyata masih belum dapat dinikmati oleh masyarakat saat ini. Padahal bulan Januari sudah akan berakhir beberapa hari ke depan, namun berbagai faktor pendukung untuk itu semua masih belum jelas pelaksanaan teknisnya di lapangan. Diantara faktor utamanya adalah kesiapan sekolah itu sendiri. Lebih-lebih lagi bagi setiap pemerintah daerah. Karena sesuai dengan ultimatun Mendiknas, pemda-lah yang memiliki kewajiban untuk menutup kekurangan biaya operasional SDN & SMPN jika dana dari pusat tidak mencukupi. Oleh sebab itu, menjadikan pendidikan gratis tingkat dasar belum juga dapat direalisasikan.

Tak heran ketika kemudian masyarakat mempertanyakan ulang kebijakan pemerintah tentang pendidikan gratis ini. Alih-alih pendidikan gratis akan segera menjadi kenyataan, hantu UU BHP ternyata juga mulai menyusup menghatui dunia pendidikan kita. Polemik UU BHP yang oleh sebagai masyarakat diartikan sebagai bentuk komersialisasi pendidikan. Sebuah legalitas hukum yang menjadikan sekolah memiliki otonomi penuh. Dengan kata lain, setiap penyelenggara pendidikan dapat menentukan “tarikan-tarikan” kepada masyarakat dengan dalih untuk pembiayaan yang begitu banyak ragamnya.

Di Jawa Timur saja misalnya, belum ada satu daerah pun yang telah menjalankan instruksi ini. Termasuk Kota Malang yang selama ini menjargonkan sebagai Kota Pendidikan dan Kota Pendidikan Internasional. Bahkan beberapa hari lalu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur masih mempertanyakan kepada pemerintah pusat tentang pengertian mengenai pelaksanaan pendidikan gratis ini (Kompas, 21/01/09).

Hal ini terkait tentang persoalan-persoalan yang muncul lantaran masih ada komponen biaya pendidikan yang masih harus ditanggung masyarakat. Belum lagi pendidikan gratis tidak diberlakukan pada sekolah-sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan SBI. Ini jelas menunjukkan bahwa pendidikan gratis untuk semua dan tentunya berkualitas di negeri ini masih harus untuk diperjuangkan bersama.

Belajar dari pengalaman yang ada, wacana pendidikan gratis atau bahkan murah sebenarnya sudah ada sejak dulu. Namun, pendidikan kita masih saja belum dapat meringankan beban masyarakat. Lebih-lebih bagi mereka yang kurang mampu. Tak heran ketika angka putus sekolah masih saja tinggi. Jumlahnya pun mencapai angka ribuan. Jumlah sebesar itu tentu angka meroket ketika ditelisik lebih cermat dengan jumlah anak usia sekolah yang tidak terdaftar di tingkat SD dan SMP. Padahal, sejumlah dana yang telah dialokasikan untuk program ini tidak main-main besarnya. Sebut saja misalnya mega proyek pemerintah tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun (Wajardiknas) yang seharusnya tuntas tahun 2009 ini.

Ketika ditelaah secara mendalam, selama ini setiap program atau kebijakan seputar pendidikan khususnya kurang perencanaan yang matang. Masing-masing sub atau dinas seakan berjalan sendiri-sendiri. Terbukti tidak adanya kerjasama yang serius bagi instansi-instansi terkait. Oleh sebab itu, dapat diasumsikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut terkesan sangat buru-buru dan sekedar mengejar proyek belaka. Dalam artian, pemerintah sama sekali tidak melihat bagaimana proses pelaksanaannya di lapangan. Oleh sebab itulah, kini saatnya semua elemen dituntut untuk benar-benar dapat merealisasikan pendidikan gratis untuk semua lapisan masyarakat.

Gambaran di atas jelas membuktikan masih ada banyak persoalan seputar pendidikan yang belum juga terselesaikan. Perlu adanya komitmen pemerintah dan penyelenggara pendidikan serta partisipasi aktif masyarakat untuk memperjuangkan pendidikan gratis ini. Disisi lain kita semua dituntut untuk meminimalisir terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam berbagai penyaluran dana pendidikan yang menyebabkan anak usia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak, berkualitas dan sebagaimana semestinya. Belum lagi masalah-masalah pendidikan lain yang masih terus saja mencuat di tanah air ini dan belum dapat dituntaskan.

Harapannya tentu, keberadaan berbagai program dan kebijakan seputar pendidikan, terutama kebijakan dan program pendidikan gratis untuk SDN dan SMPN di tahun 2009 ini tidak hanya dijadikan jargon belaka. Atau bahkan hanya sekedar lips services dari pemerintah belaka. Namun memang menjadi kenyataan adanya dan berjalan efektif sesuai harapan. Amin.

*) Ahmad Makki Hasan,
Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Malang &
Aktif di MP3 (Masyarakat Peduli Pelayanan Publik) Simpul Jatim.