Oleh: Ahmad Makki Hasan*)

Memasuki tahun 2009 ini, pemerintah kian gencar mewacanakan pendidikan gratis. Terlebih dalam beberapa minggu terakhir ini Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan iklan sekolah gratis. Tidak tanggung-tanggung, iklan sekolah gratis ini santer ditampilkan di berbagai media baik cetak maupun elektronik. Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA juga nampang pada iklan tersebut. Tertulis cukup besar dalam pita merah, Sekolah Gratis. Di atasnya tampak tulisan sedikit lebih kecil, Mulai Tahun 2009. Dengan ukuran yang sama di bawahnya ada tulisan, Khusus SD dan SMP Negeri. Satu baris tulisan lagi dibuat sangat kecil di bawahnya, (Kecuali RSBI dan SBI).

Sebelumnya memang pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional juga telah mengeluarkan instruksi bernomor 186/MPN/KU/2008 yang ditujukan kepada setiap penyelenggara pendidikan untuk tidak ada lagi pungutan-pungutan kepada masyarakat yang sedang menyekolahkan putra-putrinya pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP Negeri). Sebagai bentuk tindak lanjut diberlakukannya PP. No. 47/2008 dan PP. No. 48/2008 tentang pembiayaan pendidikan. Hal ini juga dikarenakan pemerintah sudah menaikkan jumlah dana BOS 2009 sebesar rata-rata 50% dari dana sebelumnya (tahun 2008).

Namun, sayang apa boleh dikata, tekad pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan gratis ternyata masih belum dapat dinikmati oleh masyarakat. Padahal tahun 2009 ini sudah berjalan hampir setengahnya, namun berbagai faktor pendukung untuk itu semua masih belum jelas pelaksanaan teknisnya di lapangan. Diantara faktor utamanya adalah kesiapan sekolah itu sendiri. Lebih-lebih lagi bagi setiap pemerintah daerah. Karena sesuai dengan ultimatun Mendiknas, pemerintah daerah juga diberikan beban untuk menutup kekurangan biaya operasional SD dan SMP Negeri jika dana dari pusat tidak mencukupi.

Tak heran ketika kemudian masyarakat mempertanyakan ulang kebijakan pemerintah tentang pendidikan gratis ini. Alih-alih pendidikan gratis akan segera menjadi kenyataan, hantu UU BHP ternyata juga mulai menyusup menghatui dunia pendidikan kita. Polemik UU BHP yang oleh sebagai masyarakat diartikan sebagai bentuk komersialisasi pendidikan. Sebuah legalitas hukum yang menjadikan sekolah memiliki otonomi penuh. Dengan kata lain, setiap penyelenggara pendidikan dapat menentukan berbagai “tarikan” kepada masyarakat dengan dalih untuk pembiayaan yang begitu banyak ragamnya.

Belajar dari pengalaman yang ada, wacana pendidikan gratis atau bahkan murah sebenarnya sudah ada sejak dulu. Namun, pendidikan kita masih saja belum dapat meringankan beban masyarakat. Lebih-lebih bagi mereka yang kurang mampu. Tak heran ketika angka putus sekolah masih saja tinggi. Jumlahnya pun mencapai angka ribuan. Jumlah sebesar itu tentu angka meroket ketika ditelisik lebih cermat dengan jumlah anak usia sekolah yang tidak terdaftar di tingkat SD dan SMP. Padahal, sejumlah dana yang telah dialokasikan untuk program ini tidak main-main besarnya. Sebut saja misalnya mega proyek pemerintah tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun (Wajardiknas) yang seharusnya tuntas tahun 2009 ini.

Ketika ditelaah secara mendalam, selama ini setiap program atau kebijakan seputar pendidikan khususnya kurang perencanaan yang matang. Masing-masing sub atau dinas seakan berjalan sendiri-sendiri. Terbukti tidak adanya kerjasama yang serius bagi instansi-instansi terkait. Oleh sebab itu, dapat diasumsikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut terkesan sangat buru-buru dan sekedar mengejar proyek belaka. Dalam artian, pemerintah sama sekali tidak melihat bagaimana proses pelaksanaannya di lapangan. Oleh sebab itulah, kini saatnya semua elemen dituntut untuk benar-benar dapat merealisasikan pendidikan gratis untuk semua lapisan masyarakat.

Gambaran di atas jelas membuktikan masih ada banyak persoalan seputar pendidikan yang belum juga terselesaikan. Perlu adanya komitmen pemerintah dan penyelenggara pendidikan serta partisipasi aktif masyarakat untuk memperjuangkan pendidikan gratis ini. Disisi lain kita semua dituntut untuk meminimalisir terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam berbagai penyaluran dana pendidikan yang menyebabkan anak usia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak, berkualitas dan sebagaimana semestinya. Belum lagi masalah-masalah pendidikan lain yang masih terus saja mencuat di tanah air ini dan belum dapat dituntaskan.

Apalagi dalam program sekolah gratis ini, masyarakat masih harus mengeluarkan berbagai biaya. Sedangkan apa yang dipahami gratis oleh masyarakat tentunya adalah tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Pasalnya sekolah gratis yang dimaksudkan oleh pemerintah hanya pada SPP saja. Sedangkan kondisi di lapangan biaya sekolah bukan hanya SPP. Oleh sebab itu program sekolah gratis ini tidak otomatis masyarakat akan bebas 100 persen. Belum lagi pendidikan gratis tidak diberlakukan pada sekolah-sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang notabene menjadi acuan kualitas pendidikan nasional kontemporer.

Jika dipahami lebih cermat munculnya berbagai iklan program pemerintah akhir-akhir ini, terutama iklan Sekolah Gratis, sulit untuk tidak dikatakan bernuansa politis. Apalagi iklan ini santer dikeluarkan sejak pelaksanaan pemilu legislatif lalu dan berlanjut hingga menjelang pemilu presiden yang tinggal beberapa minggu lagi ini. Sekolah gratis seharusnya bukan lagi untuk diwacanakan atau bahkan hanya sekedar lips services dari pemerintah belaka, namun sekolah gratis seharusnya terwujud saat anggaran pendidikan sudah digaris 20 persen sebagaimana dalam APBN 2009 ini.

Pendidikan gratis yang berkualitas dan bermutu untuk setiap penduduk Indonesia memang merupakan amanat undang-undang dasar negeri ini yang harus dijalankan. Terlepas dari kepentingan politik, program sekolah gratis sejatinya menjadi harapan masyarakat selama ini. Jangan sampai iklan sekolah gratis ini malah lebih dominan sebagai iming-iming dan komoditas politik belaka. Masyarakat tidak hanya butuh sekedar itikad baik dari pemerintah atau bahkan hanya dalam bentuk sosialisasi di iklan, namun bagaimana program ini benar-benar harus dapat segera direalisasikan dan dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga!

*) Ahmad Makki Hasan,
Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Malang & Aktif di LSM – MP3 (Masyarakat Peduli Pelayanan Publik)