Oleh: Ahmad Makki Hasan*)

Kontroversi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) kembali memanas akhir-akhir ini. Satu sisi pemerintah cq Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 75 tahun 2009 yang diantara isinya adalah mempercepat pelaksanaan UN 2010 dari tahun-tahun sebelumnya. Disisi lain, masyarakat yang diwakili 58 warga Negara Indonesia sudah memenangi tiga kali gugatan sekaligus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan yang baru-baru ini adalah di Mahkamah Agung untuk pengehentian kebijakan pelaksanaan UN oleh pemerintah.

Keputusan akhir Mahkamah Agung akhir bulan lalu seakan belum dapat mengakhiri kontroversi pelaksanaan UN. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional yang kemudian dilanjutkan oleh Badan Nasional Standarisasi Pendidikan (BNSP) seakan masih bersikeras akan melaksanakan UN pada tahun 2010 dan tahun-tahun selanjutnya. Pemerintah tetap pada kebijakannya untuk menggunakan hasil UN sebagai salah satu penentu kelulusan para peserta didik. Pemerintah seakan menganggap angin berlalu terhadap kontroversi UN selama ini. Khususnya terkait pengalaman pelaksanaan UN pada tahun-tahun lalu yang dinilai banyak kecurangan dan kejanggalan.

Ironisnya, semangat beberapa argumen yang diajukan oleh pemerintah untuk mendukung kebijakan pelaksanaan UN nyaris tidak lagi menjentuh pada esensi pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang mengarahkan peserta didiknya agar menjadi individu-individu yang merdeka, matang, bertanggungjawab dan peka terhadap permasalahan sosial di sekelilingnya. Selain itu, adanya UN secara tidak langsung juga mengebirikan peran independensi guru dalam mengembangkan kemapuan peserta didik melalui beragama model aktivitas siswa dan penilaiannya.

Begitu pula jika kita lebih jauh lagi tegok dengan membuka amanat Undang-undang Sisdiknas itu sendiri yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggungjawab.

Menjelang pelaksanaan UN 2010 yang tinggal kurang lebih tiga hingga empat bulan lagi, penolakan akan pelaksaanaan UN mulai bermunculan di permukaan. Mereka cenderung berpandangan bahwa hak evaluasi terhadap peserta didik sepenuhnya berada di tangan guru dan sekolah masing-masing.

Oleh sebab itu mereka menyerukan agar pemerintah membebaskan masing-masing sekolah untuk melaksanakan UN atau tidak bahkan kebijakan pelaksanaan UN dihapus dalam dunia pendidikan kita. UN dinilai tidak layak dijadikan penentu utama kelulusan siswa. Dalam hal ini, penyimpangan dalam proses pendidikan pada sistem pemberlakukan UN diniai hanya mengevaluasi pada ranah kognitif (pengetahuan) saja. Sedangkan dua ranah pendidikan lainnya (afektif dan psikomotorik) dianggap tidak pernah ada.

Di sisi lain, pelaksanaan UN -tanpa kita sadari- benar-benar telah memutilasi makna akan sebuah pendidikan itu sendiri. UN telah menjadi momok baru dalam dunia pendidikan kita. Baik bagi guru dan staf pendidikan di suatu sekolah terlebih lagi para peserta didik hingga orangtua/wali siswa. Kini mereka hanya berfikir bagaimana peserta didiknya dapat menyelesaikan soal-soal ujian terutama yang diujikan dalam UN. Hampir seluruh kegiatan belajar-mengajar pada tahun terakhir periode pendidikan di sekolah hanyak diorientasikan pada hal itu.

Lulus atau tidak lulus! Itulah kata kuncinya. Pendidikan kita menjadi dangkal karena sebatas bagaimana peserta didik kita dapat menyelesaikan soal-soal UN dan trik-trik untuk dapat menjawabnya secara benar dan cepat. Tak heran ketika perhatian sekolah, guru dan lebih-lebih peserta didik hanya disibukkan dan terarah kepada UN. Dampak dari sistem UN yang telah mengalahkan semangat pendidikan. Disini sekolah tidak lebih dari sebuah penyedia jasa (bimbingan tes).

Seakan sekolah tidak lagi mendorong peserta didik bisa lulus atau siap menghadapi tantangan ujian lainnya selain UN. Pembelajaran yang akhirnya berorientasi pada UN membuat frustasi sekolah dan peserta didik yang masih kekurangan sumber dayanya. Padahal esensi dari belajar tidak lain adalah menggali potensi peserta didik secara aktif. Dalam hal ini, menjadikan sekolah ibarat sebuah industri dan peserta didiknya sebagai hasil produksi yang harus melewati kualitas kontrol. Mereka yang tidak memenuhi standar harus dibuang.

Sekolah sebagai media pembebasan dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan, kini telah berubah total orientasinya. Pembentukan karakter agar peka terhadap dinamika persoalan di masyarakatnya -dengan sendirinya- lepas dari proses kegiatan sebuah pendidikan itu sendiri. Akibatnya, pembelajaran yang hanya ditujuan lulus dari UN seakan membelenggu kreativitas, mengasingkan dari realitas, mengerdilkan idealisme bagi para peserta didik kita.

Sistem UN memang tidak seratus persen negatif. Mengingat persaingan global yang terus mengejar, menjadikan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendongkrak mutu pendidikan nasional kita. Akan tetapi hakikat proses pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Kehidupan akan berkembang dengan optimal manakala ada kemerdekaan. Pendidikan akan kehilangan ruhnya ketika tidak ada suasana yang memerdekakan.

Kalau memang UN mengerdilkan pendidikan kita -bahkan ada indikasi pemaksaan-, seharusnya sama-sama kita tolak. Apalagi pada dasarnya, proses evaluasi akhir pendidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang pendidikan kita, UN hanya satu dari sekian faktor untuk menentukan seorang peserta didik lulus atau tidak. Terlepas dari itu, obyektifitas guru pun patut dipertanyakan kembali ketika sepenuhnya dijadikan patokan dalam menentukan kelulusan seorang peserta didik. Mafia permainan nilai dalam kasus ini pasti tidak akan dapat dihindarkan. Dan bila ini terjadi, kualitas pendidikan kita kembali terperosok seperti pada satu dekake lalu.

Perdebatan yang tidak akan pernah padam sejak kebijakan UN ini ditetapkan pada tahun ajaran 2002/2003 silam dan hingga selama UN masih tetap akan dilaksanakan. Bagi kalangan yang pro dan kontra akan pelaksanaan UN sebagai bentuk dari evaluasi akhir proses pendidikan untuk menentukan kelulusan peserta didik terus memberikan afirmasinya masing-masing. Dilanjutkan (larangan) tindaknya UN pada tahun 2010 dan tahun-tahun selanjutkan masih sebuah misteri yang akan dijawab oleh para pemegang kebijakan.

Sebagai catatan, permasalahan dalam dunia pendidikan kita memang masih menumpuk dan begitu komplek. Belum lagi ketika menyangkut akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, baik dalam hal ekonomi maupun dalam hal lainnya. UN adalah hal yang terkecil dalam permasalah dunia pendidikan kita saat ini. Sistem pelaksanaan UN sendiri -kita semua pahami- menyisakan banyak problem. Selanjutnya, diharapkan kebijakan pemberlakukan dan penghapusan UN pada masa akan datang seharusnya dikembalikan pada semangat pendidikan yang seutuhnya. Semoga!

*) Ahmad Makki Hasan
Guru SMA Negeri 1 Kota Malang dan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

(Tulisan ini telah dimuat di Harian Malang Post, edisi Minggu, 13 Desember 2009)