Oleh: Ahmad Makki Hasan*)

Aksi demontrasi dalam negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia adalah hal yang wajar-wajar saja. Bahkan demonstrasi merupakan salah satu pilar dalam sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Sayangnya, aksi unjuk rasa yang sering dilakukan selama ini lebih banyak memberikan dampak mudarat dari pada manfaatnya.

Salah satu contoh yang paling aktual adalah ketika massa yang terdiri dari Bendera, Marhains Bersatu, GPI, HMI, MPO, KAMERAD, GPK, STIKMA, LEPAS, PPMI, dan elemen-elemen masyarakat lainnya yang berjumlah 300-an orang tengah melakukan aksi demonstasi pada saat para anggota DPR menggelar sidang paripurna terkait kasus Bank Century di Gedung DPR Senayan – Jakarta, Selasa (2/3).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Barisan Kebangsaan itu lagi-lagi berakhir ricuh. Para demonstran menarik kawat berduri hingga ke jalan raya. Kemudian melempari pagar dengan batu dan memukuli pagar dengan tongkat bambu. Sedangkan  dipihak aparat polisi merasa memiliki alasan kuat untuk melakukan tindakan represif dengan menyemprotkan water canon dan menembakkan gas air mata ke arah para demonstran.

Anarkisme! Itulah suguhan yang selalu terhidangkan ketika kalangan mahasiswa dan sebagian kelompok masyarakat mengambil jalan pintas yang sama untuk menggugah kepedulian atas aspirasi yang mereka perjuangkan. Mereka membongkar simbol-simbol yang dianggap ikut bertanggung jawab atas kegagalan mengapresiasi aspirasi masyarakat. Perubuhan pagar DPR dan perusakan simbol-simbol negara adalah ekspresi atas tidak berfungsinya mekanisme nilai-nilai dalam berdemokrasi.

Konsepsi ideal yang ditawarkan demokrasi sejatinya menjadi jalan mudah untuk mencairkan konflik dan anarkisme. Demokrasi menyediakan lahan dialog, komunikasi, dan diskusi untuk mengartikulasi segala aspirasi. Tinggal bagaimana lahan tersebut digunakan secara maksimal dan efektif sehingga demokrasi mampu memberi solusi atas beragam mudarat yang dirasakan rakyat. Perangkat aturan dan kelembagaan (institusi) yang dibangun dalam sistem demokrasi merupakan alat untuk melancarkan proses sirkulasi aspirasi masyarakat.

Landasan nilai demokrasi itu masih belum maksimal akibat distorsi sejarah rezim yang otoriter dan liarnya komitmen penguatan esensi demokrasi di era reformasi seperti yang sekarang ini sedang berlangsung. Elitisme, egopolitik, dan obsesi pada kekuasaan an sich menyumbat lancarnya proses konsolidasi demokrasi dikalangan grass root. Akibatnya prosedur demokrasi diabaikan dan dinafikan demi melanggengkan kekuasaan secara instan.

Dalam kondisi demikian, satu-satunya cara adalah rakyat harus berjuang sendiri dengan segala ekspresi yang memungkinkan dapat didengarkan, termasuk melalui tindakan-tindakan anarkistis. Pada titik tertentu kondisi itu dapat memacu independensi dalam memperjuangkan aspirasi sekaligus menjadi landasan penguatan civil society. Masyarakat bergerak menurut kesadaran politiknya sendiri (partisipasi), bukan karena dimobilisasi.

Secara ekstrem, penguatan civil society ini pada akhirnya bermuara pada apa yang oleh filosof Yunani, Zeno, disebut sebagai anarki (anarchos). Yaitu penguatan tanggung jawab (moral) individual (the sovereignty of the moral law of the individual) tanpa paksaan dan tekanan otoritas eksternal (external authority) yang cenderung distortif dan represif.

Moral individual tersebut mendorong tumbuhnya sinergi dan ‘objektifikasi’ bagi penguatan nilai-nilai demokrasi. Lebih dari itu, ia dapat meruntuhkan paternalisme dan politisasi (atas nama) masyarakat umum oleh para elite yang selama ini berlangsung dan mengorbankan rakyat. Inilah kontradiksi-kontradiksi prosedural dan substansial yang menghegemoni pilar-pilar demokrasi.

Selama moral individual lemah, demokrasi hanya menjadi ladang petualangan demi mencapai dan memperkuat kekuasaan belaka. Kekuasaan memang sebuah keniscayaan dalam berpolitik. Tapi kekuasaan tanpa moral individual akan menjelma menjadi ajang eksploitasi yang mengalienasi kepentingan rakyat. Dan ketika ini terjadi, jangan salahkan rakyat (mahasiswa) bila bertindak menurut caranya sendiri demi memperjuangkan aspirasinya yang tak lagi terapresiasi dengan melakukan aksi anarkisme dalam berdemo(krasi).

*) Ahmad Makki Hasan
Mahasiswa S-2 UIN Maliki Malang dan Relawan MCW (Malang Corruption Watch) Malang.