Oleh: Ahmad Makki Hasan*)

Usulan salah satu Fraksi di DPR terkait dana aspirasi Rp. 15 miliar bagi tiap anggota dewan terus menuai kontroversi. Fraksi Partai Golkar yang mengusulkan dana aspirasi per anggota per dapil itu yang jika ditotal ada sekitar Rp. 8,4 triliun per tahun akan mengalir pada setiap angota DPR telah banyak mendapatkan kecaman. Tidak hanya sejumlah organisasi non-pemerintah yang ramai-ramai menyatakan penolakannya, namun beberapa Fraksi di senayan juga mempertanyakan ulang usulan itu. Bahkan gabungan partai koalisi pun memiliki pendapat yang bersebrangan.

Bagi para anggota dewan yang mengusulkan itu, adanya dana aspirasi tersebut merupakan langkah positif dari anggota DPR untuk membantu percepatan pembangunan di daerah. Berupa alokasi anggaran untuk proyek pembangunan daerah pemilihan (dapil) masing-masing wakil rakyat. Realisasinya, anggota DPR membuat proposal mengenai proyek pembangunan yang dinilai penting sekali untuk kesejahteraan rakyat. Penyalurannya pun tidak secara tunai ke dapilnya masing-masing tapi dalam bentuk program pembangunan sesuai aspirasi masyarkat di daerah.

Walaupun dana sebesar Rp. 8,4 triliun tersebut masih kecil dan hanya sekitar 0,8 persen dari jumlah dana APBN kita yang berkisar Rp. 1.000 triliun, secara logika pemberian dana aspirasi akan berpotensi maraknya proyek-proyek “ilegal” para wakil rakyat. Menyuburkan benih-benih ladang korupsi anggota dewan. Merangsang mereka melanggar sejumlah undang-undang dan berpotensi melanggar prinsip pembagian tugas dan wewenang antara lembaga eksekutif dan legislatif. DPR bakal berubah fungsi. Dari lembaga yang tadinya legislatif kini akan merangkap menjadi lembaga eksekutif pula.

Berbicara tentang citra DPR di mata publik jelas akan terpuruk dengan adanya dana aspirasi ini. Jika mau berbicara jujur, para wakil rakyat kita sama sekali tidak memiliki prestasi dan tidak berpihak pada rakyat dan kepentingan bersama. Mereka tidak lain sebagai seorang “preman” berdasi yang selalu mencari celah untuk mengeruk keuntungan yang berlipat. Uang negara yang didapat dari pajak atau bahkan dengan berhutang ke luar negeri tidak lagi menjadi persoalan utama bagi mereka. Tidak ada kontituen sejati bagi para wakil ratyat kita lantaran tidak adanya semangat anggota dewan untuk kesejahteraan rakyat secara umum.

Mundur satu langkah, adalah ungkapan yang tepat bagi para anggota dewan jika usulan itu disetujui. Alasan dana aspirasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bagi tiap-tiap konstituennya hanyalah akal-akalan belaka. Konsep dana aspirasi itu jelas bertentangan dengan jiwa UUD 1945 dan sarat akan praktik korupsi dalam formula baru. Belum lagi, langkah itu juga akan menimbulkan ketimpangan baru di tiap-tiap daerah. Daerah dengan jumlah penduduk yang padat tentu merepresentasikan jumlah anggota DPR yang lebih banyak di senayan.

Artinya anggaran yang akan didapatkannya pun jauh lebih besar. Jawa dan Bali misalnya, dengan jumlah warga yang banyak tentu mendapatkan porsi kucuran dana yang berlipat-lipat ketimbang dapil-dapil lainnya. Jika dana aspirasi itu benar akan berjalan, maka kawasan Indonesia bagian barat akan memperoleh dana lebih besar dibandingkan dengan Indonesia bagian timur. Selain itu, daerah dengan kapasitas fiskal yang kaya-raya akan mendapatkan dana aspirasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki kapasitas keuangan rendah. Jika demikian adanya, akankah dana aspirasi itu masih akan diberlakukan?

*) Ahmad Makki Hasan
Mahasiswa UIN Maliki Malang dan Relawan Malang Corruption Watch (MCW).