Oleh : Ahmad Makki Hasan*)

Pendidikan adalah sarana untuk mentrasformasi kehidupan kearah yang lebih baik. Pendidikan pun dijadikan standar stratifikasi sosial seseorang. Orang yang berpendidikan akan mendapatkan penghormatan (prestice of life) dimata publik walaupun dari keturunannya yang tidak memiliki kekayaan berlimpah. Dengan pendidikan yang lebih tinggi pula, seseorang akan mudah mencari pekerjaan. Apalagi jika seseorang telah memperoleh gelar sarjana.

Seorang sarjana yang lebih punya bekal ilmu dan luas pengetahuannya, lebih mantap profesionalitas dan pengalamannya serta memiliki semangat wirausaha dengan jiwa kepemimpinannya yang matang seharusnya bebas dari pengangguran. Namun apa boleh dikata, realita di lapangan tidak begitu adanya. Pengangguran terdidik bagi para lulusan universitas sedikit banyak telah memperbesar angka pengangguran. Di Jawa Timur misalnya, ada lebih dari 57 ribu orang dengan gelar sarjana mengganggur dari sekitar 1 juta orang di Jatim yang mengganggur.

Hingga saat ini pemerintah belum mampu mengatasi persoalan klasik seputar besarnya angka barisan pencari kerja (long job queuing). Meskipun Pemerintah Provinsi Jatim selalu berupaya mengurangi jumlah pengangguran dengan memperbanyak kesempatan kerja, mengirim tenaga kerja Indonesia dan menggelar transmigrasi. Disisi lain pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin gencar bertambah di tiap-tiap perusahaan tidak dapat dihindari lagi lantaran pertumbuhan ekonomi yang tidak kunjung stabil.

Padahal tingkat pengangguran sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk pada tiap-tiap daerah. Sedangkan kesejahteraan itu sendiri merupakan tanggungjawab utama negara (pemerintah) atas hak rakyat untuk memperoleh penghidupan yang layak dan mapan. Oleh sebab itu, perlu adanya revolusi besar-besaran dalam penanganan masalah pengangguran utamanya di Jatim. Mengingat penyelesaian konvensional selama ini tidak memberikan perubahan yang signifikan.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seluruh stackholder utamanya pemerintah, pihak universitas dan pengusaha termasuk peserta didik (mahasiswa) itu sendiri. Diantaranya, pertama melakukan pemetaan antara dunia pendidikan di kampus melalui program-program studi yang ada dengan prediksi kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

Tidak adanya link and match antara lulusan universitas dengan lapangan pekerjaan yang tersedia adalah pemicu tingginya pengangguran terdidik. Karena lulusan universitas tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang ada. Tidak heran ketika kelompok terpelajar masih saja kesulitan mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bekal keilmuan yang telah diperolehnya.

Pada dasarnya pemerintah harus mampu membuat pemetaan kebutuhan tenaga kerja (national grand desing university graduate). Pemetaan itu dirasa amat penting sebagai tujuan dan arah pendidikan di kampus. Sehingga kampus selaku penggodok calon-calon tenaga kerja handal yang profesional memiliki sinergitas sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha kontemporer. Termasuk kemungkinan-kemungkinan bila harus menutup dan membuka program studi yang ada.

Kedua, perlu adanya pengembangan berbagai softskill yang diberikan kepada para mahasiswa. Tidak hanya ketika mengenyam pendidikan dibangku kuliah saja, namun ketika lulus pun pihak universitas dalam hal ini masih punya beban moral, sosial dan kredibilitas pada para alumninya. Softskill yang diberikan haruslah berdasarkan atas kebutuhan masyarakat kontemporer. Untuk itu, semua stackholder harus pro-aktif.

Terlebih bagi pemerintah yang seharusnya lebih bertanggungjawab dan memiliki peran serta andil yang sangat urgen akan hal ini. Harapannya pemerintah dapat menciptakan keseimbangan antara dunia pendidikan (universitas) dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Baik dalam segi pengembangannya maupun proses kegiatan aplikasinya. Materi yang ditanamkannya pun minimal mencakup pada pengembangan komunikasi, wawasan, kemandirian dan kemasyarakatan. Hal ini akan menjadikan orientasi bukan sekedar melahirkan jumlah calon karyawan yang mencari kerja (what to do) tetapi menciptakan calon-calon pengusaha yang mandiri (what to be).

Penggangguran terdidik memang telah memperburuk wajah suram dunia pendidikan kita. Para lulusan yang ternyata tidak mampu menjawab tantangan zaman. Bahkan Indonesia mendapat ranking 1 di Asia dalam jumlah pengangguran tertinggi. Masyarakat sendiri sebenarnya punya kontribusi dosa terkait penumpukan pengangguran terdidik ini. Sebab masyarakat terlalu menghargai jenis pekerjaan tertentu semisal pegawai negeri atau pengawai swasta.

Selain itu, melihat kesempatan lapangan pekerjaan selama ini yang memang belum sebanding dengan jumlah lulusan universitas, seharusnya masyarakat juga mau belajar menghargai tumbuhnya semangat wirausaha. Atmosfer perguruan tinggi lewat kelembagaan kemahasiswaan sudah mendorong terbangungnya kompetensi ini. Sehingga para sarjana tidak hanya bisa melamar pekerjaan namun dituntut mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan masyarakat disekitarnya. Seorang sarjana dengan kompetensi yang dimiliki dan atmosfer yang ada menjadikan mereka ready to survive (sanggup untuk hidup). Semoga!

*) Ahmad Makki Hasan
Guru SMA Negeri 1 Malang dan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim – Malang.