Politik


Oleh: Ahmad Makki Hasan**

Istilah santri dan kiai merupakan kata yang tidak asing di dunia pesantren. Bahkan tiga term kata ini (santri, kiai dan pesantren) menjadi hal yang sangat populer bagi masyarakat Indonesia utamanya di tanah Jawa. Bahkan jauh sebelum berdirinya bangsa Indonesia, santri dan kiai sudah turut andil dalam membangun peradaban dan pendidikan masyarakat di Indonesia. Tidak heran jika peran kaum santri dan kiai dalam mendirikan, memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia telah banyak tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa ini.

Sudah banyak diketahui bahwa kata “Santri” dalam berbagai bahasa yang telah diserap dalam bahasa Indonesia mengandung makna kaum terpelajar. Sedangkan “Kiai” adalah gelar dari masyarakat yang diberikan karena keluasan dan kedalaman ilmunya, serta karena pengabdiannya untuk masyarakat di sekelilingnya. Adapun “Pesantren” adalah sebuah pendidikan tradisional para santri , belajar di bawah bimbingan seorang kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap. (lebih…)

Iklan

Oleh: Ahmad Makki Hasan
Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
(ahmadmakkih@gmail.com)

Muslimat NU sebagai organisasi perempuan dibidang sosial keagamaan dan kemasyarakatan merupakan badan otonom dari Nahdlatul ‘Ulama (NU), akan segera merayakan hari lahirnya (Harlah) yang ke-70. Sejarah mencatat bahwa Muktamar NU di Menes – Banten tahun 1938 itu merupakan forum yang memiliki arti tersendiri bagi proses katalisis terbentuknya organisasi Muslimat NU.

Sejak kelahirannya pada tahun 1926, NU adalah organisasi yang anggotanya hanyalah kaum laki-laki belaka. Hingga pada akhirnya bersamaan dengan penutupan Muktamar NU ke-16 di Purwokerto, organisasi Muslimat NU secara resmi dibentuk, tepatnya tanggal 29 Maret 1946 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1365 H sebagai wadah perjuangan wanita Islam Ahlus Sunnah Wal Jama`ah dalam mengabdi kepada agama, bangsa dan negara. (lebih…)

Oleh: Ahmad Makki Hasan (Guru SMA Negeri 1 Malang)
ahmadmakkih@gmail.com / 081334672119

Nuansa berbeda selama dua bulan terakhir di kota Malang telah banyak mengundang perhatian setiap orang. Berbagai kegiatan dikemas sedemikian rupa. Acara demi acara seakan tidak pernah berhenti sebagai bentuk ungkapan syukur; mulai dari kegiatan yang berbentuk pesta rakyat hingga yang bersifat religiusitas. Semua itu tiada lain dalam sebuah rangkaian peringatan satu abad kota Malang. Tepat pada 1 April 2014 lalu kota Malang genap berusia 100 tahun.

Dalam rangka momentum HUT kota Malang, Pemerintah kota Malang dengan struktur pemerintahan baru menggagas tema besar “Dengan semangat satu abad kota Malang, kita wujudkan masyarakat ceria, cerdas dan cemerlang menuju kota yang bermartabat”. Menjadi sebuah visi dan harapan bersama yang ditawarkan oleh pemerintah kota Malang agar dapat diwujudkan. Setiap elemen masyarakat diminta bahu-membahu; tidak sekedar mensosialisasikan jargon tema tersebut namun lebih dari itu diharapkan bekerja sama menerjemahkan dan membumikan tema besar itu secara bersama-sama guna menyongsong kota Malang baru yang lebih baik. (lebih…)

Oleh : Ahmad Makki Hasan*)

Pendidikan adalah sarana untuk mentrasformasi kehidupan kearah yang lebih baik. Pendidikan pun dijadikan standar stratifikasi sosial seseorang. Orang yang berpendidikan akan mendapatkan penghormatan (prestice of life) dimata publik walaupun dari keturunannya yang tidak memiliki kekayaan berlimpah. Dengan pendidikan yang lebih tinggi pula, seseorang akan mudah mencari pekerjaan. Apalagi jika seseorang telah memperoleh gelar sarjana.

Seorang sarjana yang lebih punya bekal ilmu dan luas pengetahuannya, lebih mantap profesionalitas dan pengalamannya serta memiliki semangat wirausaha dengan jiwa kepemimpinannya yang matang seharusnya bebas dari pengangguran. Namun apa boleh dikata, realita di lapangan tidak begitu adanya. Pengangguran terdidik bagi para lulusan universitas sedikit banyak telah memperbesar angka pengangguran. Di Jawa Timur misalnya, ada lebih dari 57 ribu orang dengan gelar sarjana mengganggur dari sekitar 1 juta orang di Jatim yang mengganggur. (lebih…)

Oleh : Ahmad Makki Hasan*)

Wacana pendidikan karakter belakangan ini banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Tidak hanya para pemegang kebijakan dan praktisi pendidikan saja, namun hampir semua elemen masyarakat Indonesia mempersoalkan arah pendidikan nasional selama ini. Berbagai krisis moral yang sedang melanda bangsa Indonesia seperti perilaku korupsi, praktik politik yang tidak bermoral, bisnis yang culas, penegakan hukum yang tidak adil, perilaku intoleran, dan sebagainya lantara arah pendidikan kita yang tidak memiliki semangat kebangsaan yang berkeberadaban.

Pendidikan memang merupakan hal yang sangat vital. Terlebih bagi pembentukan karakter sebuah peradaban. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa atau masyarakat tentu tidak akan pernah mendapatkan kemajuannya. Karena itu, peradaban yang memberdayakan dari sebuah pola pendidikan dalam skala luas akan menghasilkan pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman. Namun, jika melihat fenomena dalam dunia pendidikan nasional, ternyata pendidikan kita itu tidak berjalan sebagaimana mestinya dan bahkan mungkin ada yang salah dalam penerapkannya. (lebih…)

Oleh: Ahmad Makki Hasan*)

Usulan salah satu Fraksi di DPR terkait dana aspirasi Rp. 15 miliar bagi tiap anggota dewan terus menuai kontroversi. Fraksi Partai Golkar yang mengusulkan dana aspirasi per anggota per dapil itu yang jika ditotal ada sekitar Rp. 8,4 triliun per tahun akan mengalir pada setiap angota DPR telah banyak mendapatkan kecaman. Tidak hanya sejumlah organisasi non-pemerintah yang ramai-ramai menyatakan penolakannya, namun beberapa Fraksi di senayan juga mempertanyakan ulang usulan itu. Bahkan gabungan partai koalisi pun memiliki pendapat yang bersebrangan.

Bagi para anggota dewan yang mengusulkan itu, adanya dana aspirasi tersebut merupakan langkah positif dari anggota DPR untuk membantu percepatan pembangunan di daerah. Berupa alokasi anggaran untuk proyek pembangunan daerah pemilihan (dapil) masing-masing wakil rakyat. Realisasinya, anggota DPR membuat proposal mengenai proyek pembangunan yang dinilai penting sekali untuk kesejahteraan rakyat. Penyalurannya pun tidak secara tunai ke dapilnya masing-masing tapi dalam bentuk program pembangunan sesuai aspirasi masyarkat di daerah. (lebih…)

Oleh: Ahmad Makki Hasan*)

Aksi demontrasi dalam negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia adalah hal yang wajar-wajar saja. Bahkan demonstrasi merupakan salah satu pilar dalam sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Sayangnya, aksi unjuk rasa yang sering dilakukan selama ini lebih banyak memberikan dampak mudarat dari pada manfaatnya.

Salah satu contoh yang paling aktual adalah ketika massa yang terdiri dari Bendera, Marhains Bersatu, GPI, HMI, MPO, KAMERAD, GPK, STIKMA, LEPAS, PPMI, dan elemen-elemen masyarakat lainnya yang berjumlah 300-an orang tengah melakukan aksi demonstasi pada saat para anggota DPR menggelar sidang paripurna terkait kasus Bank Century di Gedung DPR Senayan – Jakarta, Selasa (2/3). (lebih…)

Laman Berikutnya »